Bisnis.com, JAKARTA -- Perdebatan mengenai sistem pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 semakin memanas. PDI Perjuangan, fraksi terbesar di DPR, ingin menerapkan sistem proporsional tertutup pada 2024 nanti.
Keinginan PDIP itu kemudian menuai polemik. Mayoritas fraksi menolak. Mereka ingin pelaksanaan pemilu tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka.
Baik proporsional terbuka maupun tertutup sejatinya memiliki untung dan ruginya masing-masing. Proporsional terbuka, misalnya, sistem ini memberikan kebebasan bagi para pemilih untuk memilih calon legislatifnya. Prinsip ini sejalan dengan hakekat demokrasi yang memberikan rakyat 'kedaulatan' untuk memilih wakilnya di parlemen.
Namun demikian, dalam praktiknya implementasi proporsional terbuka seperti pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 lalu, menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pasalnya dibandingkan menghadirkan sebuah proses demokrasi yang substantif, partai politik justru terjebak dalam pragmatisme politik. Pendidikan politik menjadi nomor dua.
Calon-calon anggota yang dihadirkan kepada para pemilih hanya sekadar mempertimbangkan popularitas, fisik, latar belakang etnis, agama dan tetek bengek-nya. Tidak penting lagi apakah calon yang diajukan memiliki bibit, bebet, bobot sebagai wakil rakyat atau tidak. Bagi partai pendukung sistem ini yang penting menang, meraih banyak kursi diparlemen dan dekat dengan kekuasaan.
Karena kondisi tersebut, proses politik kemudian menjadi semakin tidak efesien dan efektif. Pihak yang pendukung proporsional tertutup bahkan menuding bahwa sistem proporsional terbuka adalah pangkal masalah alias biang kerok munculnya money politics atau politik uang.
Baca Juga
Para calon legislatif sudah dipaksa berkompetisi di internal partai untuk memperebutkan nomor urut dan daerah pemilihan. Belum lagi setelah memiliki dapil mereka juga kudu menjaga konstituen masing-masing dari rongrongan caleg lain. Turun ke bawah alias turba caleg atau wakil rakyat ini butuh ongkos yang lumayan bahkan sangat tinggi.
Seorang kawan sebut saja namanya si Fulan, pernah bercerita betapa melelahkannya praktik tersebut. Seorang caleg selain harus merogoh kocek hingga miliaran, juga kudu melayani permintaan elite-elite lokal. Belum lagi praktik 'bom suara' oleh caleg lain.
Upaya memperoleh kepercayaan dari konstituen yang dibangun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisa hancur berantakan karena praktik saling bom antar caleg. Alhasil, pemilu menjadi ajang politik uang bahkan rawan konflik. Polarisasi juga menjadi ancaman karena praktik-praktik tidak bersih yang terjadi di lapangan.
Melihat tren politik tersebut, PDIP berulangkali menyuarakan sistem proporsional tertutup. Jika sistem ini diterapkan, rakyat tidak akan memilih calon legislatifnya secara langsung. Mereka cukup memilih partai dan partai nanti yang akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen.
