Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat mempertanyakan maksud survei Charta Politika yang menanyakan perbandingan kinerja ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, membandingkan dan menilai keberhasilan suatu pemerintahan itu memiliki dimensi yang luas. Oleh sebab itu, tak bisa hanya pendekatan kuantitatif seperti survei Charta Politika.
"Mesti juga dibarengi dengan pendekatan kualitatif yang memotret penilaian para opinion leader yang benar-benar kompeten pada sektor-sektor tersebut agar penilaian yang diperoleh relatif objektif," ujar Kamhar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).
Hanya dengan begitu, lanjutnya, didapatkan gambaran yang lebih utuh serta objektif terhadap perbandingan pemerintahan era SBY dengan era Jokowi.
"Tak bisa sepotong-sepotong yang terbaca sesuai selera dan kepentingan saja," jelasnya.
Kamhar mengaku pihaknya menghargai temuan Charta Politika sebagai hasil survei. Meski demikian, temuan survei itu memerlukan penjelasan lebih lanjut sebab terkesan mudah dipermasalahkan.
Baca Juga
"Bukan hanya persoalan etis atau tak etis membandingkan pemerintahan yang tengah berjalan dengan pemerintahan yang telah selesai namun juga tidak apple to apple," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, survei terbaru Charta Politika Indonesia yang dirilis pada Kamis (22/12/2022) menunjukkan lebih banyak publik yang merasa kinerja ekonomi era Presiden Jokowi lebih baik daripada era SBY.
Survei Charta Politika ini diselenggarakan pada 8 hingga 16 Desember 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin error kurang lebih 2,82 persen.
Banyak topik yang ditanyakan, salah satunya terkait perbandingan kinerja ekonomi era Presiden Jokowi dan SBY. Pertanyaan menjelaskan, kedua presiden tersebut sama-sama pernah mengalami tantangan ekonomi. SBY menghadapi krisis finansial 2008 dan Jokowi menghadapi pandemi Covid-19.
Hasilnya, sebanyak 47,5 persen responden memilih kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi lebih baik. Sedangkan, 40,4 persen responden memilih kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang lebih baik. Sisanya, 12,2 persen tak menjawab atau tak tahu.
