Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pengesahan RUU KUHP, KSP: Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

KSP menilai pengesahan RUU KUHP merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 06 Desember 2022  |  16:32 WIB
Pengesahan RUU KUHP, KSP: Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Tanah Air.

Untuk diketahui, RUU KUHP telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diselenggarakan hari ini, Selasa (6/12/2022) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menilai, bahwa KUHP yang disahkan akan menyempurnakan tata regulasi hukum pidana Indonesia yang dicapai melalui konsolidasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral.

“KUHP ini dapat mencegah disparitas pidana antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Sehingga engesahan RUU KUHP menjadi UU adalah langkah nyata reformasi hukum pidana Indonesia,” ujarnya, Selasa (6/12/2022).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej menyampaikan, bahwa pengesahan RUU KUHP menjadi tonggak sejarah baru Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana murni buatan bangsa Indonesia.

“Hari bersejarah bagi Indonesia karena kita memiliki KUHP baru buatan bangsa sendiri yang tentunya memiliki paradigma Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.

Di sisi lain, tenaga ahli pemerintah Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan mengenai aspek pemberlakuan dan sosialisasi dari KUHP yang akan dilaksanakan pemerintah.

Menurutnya, selama tiga tahun ini, mereka sebagai tim tenaga ahli dan pemerintah melakukan upaya yang luar biasa, terutama melalui sosialisasi kepada masyarakat dan yang tadi disampaikan anggota DPR pada sidang paripurna, yakni melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai makna, esensi, dan filosofi dari RUU KUHP.

“Kami meminta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mensosialisasikan isi-isi dari KUHP ini ke depannya dan juga mendapatkan manfaat yang besar untuk masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ini.” pungkas Harkristuti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ruu kuhp kuhp RKUHP
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top