Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group menjadi tersangka korporasi. Penetapan tersangka korporasi telah menjadi hal yang lazim dalam penegakan hukum saat ini.
Proses pemidanaan korporasi bahkan telah diatur dalam UU No.1/2023 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP).
Seperti diketahui, kendati telah masuk dalam subjek pidana, sebelum ada KUHP mekanisme pemidanaan korporasi masih diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.16/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.
Ketiadaan payung hukum berupa undang-undang kemudian menjadikan proses penegakan hukum dan upaya pemidanaan terhadap korporasi tidak optimal. Keberadaan KUHP mengisi kekosongan tersebut.
Adapun dalam UU KUHP, pemerintah mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus orang yang berdasarkan hubungan kerja bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan.
Beleid KUHP juga menegaskan bahwa tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pidana korporasi ada dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam korporasi adalah denda.
Pidana denda bagi korporasi, jika mengacu beleid itu, dihukum paling sedikit sebanyak Rp2 miliar untuk tindak pidana di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun sampai 15 tahun sebanyak Rp5 miliar, dan pidana mati atau maksimal 20 tahun penjara Rp50 miliar.
"Jika pidana denda tidak dibayar dalam waktu yang tidak ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi bisa disita oleh jaksa untuk melunasi pidana denda."
Sementara jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar denda, korporasi bisa dibekukan sebagai atau seluruhnya.
Pidana Tambahan
Sementara itu, pidana tambahan bisa berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, hingga pembiayaan pelatihan kerja.
Selain itu, dalam KUHP, negara diberikan kewenangan untuk merampas barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, hingga pembubaran korporasi.
Di sisi lain, RKUHP yang rencananya akan disahkan oleh DPR hari ini juga memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pengambil alihan korporasi, menempatkan di bawah pengawasan hingga penempatan korporasi di bawah pengampuan.
