Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka dalam perkara suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan. Salah satu pihak yang telah ditetapkan tersangka adalah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.
"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi suap terkait lelang jabatan yang diduga dilakukan oleh kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim. Telah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini ada 6 orang tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (31/10/2022).
Ali belum membeberkan siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka. Dia juga belum menjelaskan secara perinci uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan.
"Akan kami informasikan secara lengkap tentunya setelah proses penyidikan ini kami anggap cukup," katanya.
Lebih lanjut, KPK juga membenarkan telah melakukan permintaan pencegahan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap keenam tersnagka tersebut.
"Untuk kebutuhan penyidikan, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan cegah agar tidak bepergian keluar negeri terhadap 6 orang, diantaranya Bupati Bangkalan dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan," katanya
Baca Juga
Pencegahan itu, kata Ali, dilakukan selama 6 bulan sampai sekitar April 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan.
"Kami berharap para pihak dimaksud dapat koperatif memenuhi panggilan penyidik KPK ketika diperlukan keterangannya untuk melengkapi berkas perkara penyidikan ini," kata Ali.
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham sudah mencegah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amir Imron ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK pun membenarkan bahwa status Abdul Latif dalam pencegahan itu adalah tersangka.
"Ya pasti, kalau sudah ada penyidikan sudah ada tersangkanya kan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dikutip Sabtu (29/10/2022).
Alex menyebut status tersangka Abdul Latif terkait dengan suap jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
"Awalnya ada yang lapor terjadi jual beli jabatan, setelah didalami mungkin ada kegiatan PBJ. Kan bisa jadi. Ada terkait perizinan. Kan umumnya seperti itu," kata Alex.
