Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bawaslu Awasi Proses Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di KPU

Tim dari Bawaslu akan berada di Hotel Borobudur, tempat KPU lakukan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 07 Agustus 2022  |  18:05 WIB
Bawaslu Awasi Proses Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di KPU
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat memveriikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Sekadar informasi, KPU akan melakukan verifikasi administrasi kepada parpol yang sudah mendaftar pada 2 Agustus hingga 11 September 2022.

Dalam tahapan tersebut, KPU akan lakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen parpol sebagai pemenuhan persyaratan menjadi peserta Pemilu.

“Nah proses-proses inilah [verifikasi administrasi] yang akan kami awasi terus-menerus. Apakah tim Bawaslu ada di sini? Ada,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Bagja mengatakan sebuah tim dari Bawaslu akan ditempatkan di Hotel Borobudur, tempat KPU lakukan verifikasi administrasi. Dia memastikan tim tersebut akan terus mengawasi kerja tim verifikator KPU.

“Bekerjanya bagaimana? Sampai dengan KPU selesai, misalnya pada jam 6 [sore] karena jam 6 sore tutup verifikasi administrasi,” ungkap Bagja.

Dia menambahkan, meski Bawaslu dan KPU punya kerja yang berbeda, namun semangat mereka sama. Menurut Bagja, Bawaslu dan KPU ingin memperlancar proses verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Meski begitu, dia juga berharap kerja sama dari tim verifikator KPU sebab tim Bawaslu akan terus mengawasi dan bertanya mengenai hal-hal khusus dalam proses verifikasi administrasi tersebut.

“Baik proses pengawasan maupun proses-proses yang nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus, kami mohon, itu bukan untuk mengganggu proses verifikasi administrasi tapi ini adalah suatu proses untuk sama-sama bekerja dengan tugas dan fungsi yang diberikan dalam Undang-undang 7 tahun 2017 [UU Pemilu],” jelas Bagja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bawaslu kpu Pemilu 2024
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top