Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka-bukan soal anggaran Pemilu 2024 yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Mahfud menuturkan, anggaran Pemilu 2024 yang disetujui bersama oleh instansi terkaitsebesar Rp1,24 triliun.
Pencairan dana itu akan bertahap pada tahun 2022, 2023, dan 2024 karena sifatnya multiyears.
Mahfud menyampaikan hal itu setelah rapat Rapat Badan Peradilan Khusus Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Rapat itu dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, perwakilan Bawaslu, Dirjen Anggaran Kemenkeu dan beberapa pejabat terkait.
Mahfud menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga
"Berapa pun biayanya asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Itu kemudian yang akan dibiayai oleh pemerintah dan disepakati. Persoalan selama ini sepertinya lambat, itu soal prosedur saja kalau yang sudah disepakati tahun 2022, oke," kata Mahfud.
Dia menyebut, bahwa Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjamin bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran Pemilu sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, seperti ada pembaharuan atau revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Namun, lanjut dia, anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu.
Sementara hal yang tidak pokok, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan penambahan jumlah TPS akan didiskusikan kembali.
"Itu nanti kita diskusikan, apakah perlu bangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang, honor-nya apa perlu seperti yang diusulkan misalnya 30 persen saja," tuturnya.
Respons KPU sendiri, tambah Mahfud, KPU akan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan kesepakatan itu, sehingga nanti bisa secepatnya di proses.
"Tapi sampai saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang, itu belum ada. Semuanya berjalan karena anggaran rutin-nya kan ada. Anggaran Pemilu dalam arti pemungutan suara itu yang harus disiapkan dari sekarang," ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberi pemaparan saat menjadi pembicara dalam diskusi bersama media di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/pri.
Usul KPU
KPU menjabarkan rincian anggaran Pemilu 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 triliun.
"Data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis, 26 Mei 2022 mengutip Antara.
Anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan sebesar Rp8,061 triliun. Kemudian, untuk 2023 sebesar Rp23,857 triliun dan 2024 Rp44,737 triliun.
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih.
Sementara itu, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker.
Berikutnya untuk uang kehormatan komisi, gaji dan tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia, untuk belanja operasional kantor, dukungan IT peralatan komputer, serta perekrutan KPU provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia.
KPU merinci anggaran Pemilu 2024 itu untuk kebutuhan badan adhoc yakni honor dan operasional kerja badan adhoc sebesar Rp34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran. Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat.
Misalnya, honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga, honor PPK di 2019 sebesar Rp1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta.
Lebih lanjut, anggaran untuk kebutuhan logistik pemilu porsinya Rp16,017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran.
