Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Suap Izin Apartemen, Petinggi Summarecon Segera Masuk Meja Hijau

KPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap VP Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 02 Agustus 2022  |  09:50 WIB
Suap Izin Apartemen, Petinggi Summarecon Segera Masuk Meja Hijau
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri / Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap VP Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono. Diketahui, Oon terjerat dalam perkara suap perizinan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik telah menyerahkan Oon dan barang bukti kepada tim jaksa KPK.

"Kelengkapan berkas perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (2/8/2022).

Penahanan Oon dilanjutkan lagi oleh tim jaksa untuk 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 20 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor," kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka penerima suap perizinan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

Sementara itu, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika dan VP Real Estate SMRA Oon Nushihono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Haryadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oon dan Dandan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK suap summarecon agung
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top