Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat Hukum Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, Denny Indrayana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghormati proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hal ini menanggapi panggilan kedua yang akan dilayangkan KPK kepada Maming. Dia akan dipanggil sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu.
“Kami meminta semua pihak, termasuk termohon (KPK) untuk sama-sama menunggu dan menghormati proses praperadilan yang sedang berjalan,” kata Denny Indrayana di PN Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).
Denny memperkirakan hakim praperadilan akan memutus gugatan ini pada Rabu, pekan depan. Untuk itu dia meminta agar KPK menghormati proses praperadilan yang masih berjalan.
"Ya makanya mari kita sama-sama menghormati proses praperadilan," katanya.
Sebelumnya, KPK mengaku tak segan untuk menjemput paksa Bendahara Umum PBNU Mardani Maming apabila mangkir dalam pemanggilan keduanya.
Baca Juga
Diketahui, KPK akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Maming. Dia dipanggil sebagai tersangka perkara suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Kalau mangkir dan tidak ada alasan yang dapat diterima hukum Pasal 112 KUHAP memang demikian (jemput paksa) upayanya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/7/2022)
Diketahui, dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi.
Berdasarkan aturan tersebut tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.
