Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud MD Setuju Presidential Threshold Direvisi Jadi 4 Persen

Mahfud MD tidak setuju presidential threshold di angka 20 persen dan pernah menyarankan direvisi menjadi 4 persen.
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD./Antara
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab pernyataan Rizal Ramli yang menuding dirinya mendukung presidential threshold 20 persen.

Mahfud menuturkan bahwa dia tidak setuju dengan syarat ambang batas tersebut. Namun demikian, dia juga tidak setuju jika ambang batas di 0 kan.

"Saya pastikan Rizal Ramli salah. Dia memang pernah ke rumah dan bilang akan menggugat presidential threshold 0 persen ke MK. Saya, bilang 'silahkan', bagus kalau MK mau memutus begitu. Tapi saya tak setuju 0 persen maupun 20 persen. Yang saya setuju, dan sudah pernah saya usulkan di DPR adalah 4 persen," ujarnya seperti dikutip dari cuitan akun Twitter, Jumat (24/6/2022) dini hari.

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan alasan dirinya mendukung presidential threshold 20 persen, karena menurut UUD 1945 pasangan capres/cawapres diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu yang diatur dengan UU.

Dia mengusulkan agar parpol boleh mengusung capres/cawapres adalah parpol yang sudah punya kursi di DPR, yakni mencapai presidential threshold 4 persen. Menurutnya, 4 persen adalah bukti 'resmi' punya dukungan rakyat.

"Meski begitu saya persilahkan RR jika untuk kesekianbelaskalinya akan menggugat ke MK. Siapa tahu MK mengabulkan. Tapi saya selalu bilang, menurut MK, penentuan threshold itu ada di DPR, bukan di MK. Bagi MK boleh saja 0%, 4%, atau 20%, penentunya bukan MK melainkan legislatif. Sejak dulu begitu sikap MK."

Ketentuan presidential threshold 20 persen menjadi perdebatan, karena hanya akan menjaring 2-3 bakal capres dari hasil koalisi parpol. Hal itu dituding bertentangan dengan UUD karena sebenarnya tidak ada batasan dalam mengajukan capres.

Selain itu, capres yang diajukan parpol dinilai sebagai politik dagang sapi sehingga tidak mengakomodir putra-putri terbaik bangsa.

Pernyataan Mahfud itu menjawab cuitan Rizal Ramli yang mengunggah foto bahwa hasil 92 persen pemilihan kepala daerah (pilkada) dibiayai oleh cukong. Kemudian, Rizal Ramli menyentil bahwa presidential threshold 20 persen adalah biang kerok dari hasil pilkada tersebut.

Dia pun menyindir Mahfud MD. Rizal Ramli menceritakan pada September 2020 bertandang ke rumah Mahfud MD, dan bersepakat bahwa dirinya akan berjuang dari luar untuk menghapus presidential threshold, sedangkan mahfud MD dari dalam sistem pemerintahan. "Mas Mahfud sudah sempat berjuang belum?" kata Rizal Ramli seperti dikutip dari akun Twitternya.

Itu lho akibat dari sistim threshold 20%, tidak ada di UUD tapi jadi basis dari demokrasi kriminal !Waktu Itu Sept 2020, kita bersepakat, RR akan berjuang dari luar untuk hapus threshold, Mas Mahfud akan berjuang dari dalam sistim ???? Mas Mahfud sudah sempat berjuang belum ???? ?— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) June 23, 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Hendri T. Asworo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper