Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi untuk tidak membeli barang impor. Khususnya, dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN.
Menurutnya, hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi.
"Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," katanya, dikutip melalui laman Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/5/2022).
Kepala Negara menyampaikan secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor.
Selanjutnya, Jokowi pun mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit sekarang sangat simpel," tuturnya.
Baca Juga
Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah.
"Nanti makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-Katalog. Dan itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari," katanya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
"Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," tandas Jokowi.
