Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

La Nyalla Ingatkan Pemerintah Fokus Kerja Hindari Bikin Gaduh!

Pemerintah diminta tidak menyebarkan isu berbau inkonstitusional di tengah tren merosotnya ekonomi.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 14 April 2022  |  19:59 WIB
La Nyalla Mataliti saat menyambangi rumah calon wakil presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. - Bisnis/Muhammad Ridwan
La Nyalla Mataliti saat menyambangi rumah calon wakil presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. - Bisnis/Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah tidak menyebarkan isu berbau inkonstitusional di tengah pemulihan ekonomi nasional.

"DPD RI secara obyektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang inkonstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," katanya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Pasalnya, berdasarkan big data yang dimiliki DPD RI menunjukkan bahwa masyarakat ingin hidupnya kembali normal melalui upaya pemulihan ekonomi nasional.

"DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin
Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat," kata La Nyalla.

Oleh karenanya, La Nyalla menilai sikap masyarakat yang ekstrem saat terjadi kelangkaan minyak goreng menjadi sangat wajar.

Kemudian, hal itu diperparah dengan merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat.

"Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi," ungkap La Nyalla.

Sementara itu, terkait klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang mendukung penundaan pemilu 2024, big data DPD RI menunjukkan sebaliknya yakni hanya 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok yang membahas soal penundaan pemilu.

"Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai," kata pendiri Evello Dudy Rudianto di kesempatan yang sama.

Adapun, Evello merupakan platform analisa dan monitoring yang bekerja sama dengan DPR RI dalam penyediaan big data tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd la nyalla matalitti
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top