Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mataliti bukan satu-satunya lokasi yang digeledah terkait dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur (Jatim) kemarin, Senin (14/4/2025).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut penggeledahan itu masih berlangsung hingga sekitar malam hari kemarin. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut lokasi mana saja yang menjadi sasaran geledah tim penyidik KPK.
"Ada [lokasi lain yang digeledah]. Belum bisa dibuka saat ini," ucapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (15/4/2025).
Adapun terkait dengan rumah La Nyalla, Tessa juga enggan memerinci lebih lanjut apa alasan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah mantan Ketua DPD itu. Dia juga tak mau membeberkan apa barang bukti yang ditemukan dan disita penyidik dari rumahnya.
Apalagi, sebelumnya pihak La Nyalla menyebut tidak ada barang yang disita dari rumahnya.
"Saya tidak bisa mengonfirmasi pernyataan tersebut karena memang dari penyidik masih belum memberikan lampu hijau dikarenakan rangkaian penggeledahan masih berlangsung," terang Tessa.
Baca Juga
Adapun La Nyalla sebelumnya buka suara ihwal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengeklaim penggeledahan itu guna mencari bukti terkait dengan tersangka kasus suap dana hibah, Kusnadi, yang merupakan mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
La Nyalla menceritakan bahwa saat itu terdapat lima orang penyidik KPK yang menggeledah rumahnya.
"Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).
Adapun KPK sebelumnya telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.
Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara.
Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).
Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.
Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.
