Bisnis.com, JAKARTA - Viral di media sosial, Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen. Ini menuai kekecewaan masyarakat, yang disampaikan demo Pati 13 Agustus 2025.
Sejak pukul 08.30 WIB, massa aksi demo Pati sudah berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati. Orator menyampaikan melalui alat pengeras suara agar tidak menjadi pemimpin arogan dan menciptakan masyarakat yang arogan.
"Tolong pihak aparat agar tetap menjaga saudara sedulur," ungkap orator dalam aksi demo Pati, Rabu (13/8/2025).
Masyarakat di Pati kompak agar Bupati Sudewo tidak menaikkan PBB hingga 250 persen. Kemudian, masyarakat menggalang posko untuk aksi 13 Agustus dengan mengumpulkan air minum, makanan kemasan, memasang tenda-tenda, dan masyarakat bergantian menjaga posko donasi tersebut.
Sebanyak 1.000 orang warga Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi demo untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.
Adapun aksi unjuk rasa masyarakat digelar di sekitar Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu. Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.
Dia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.
"Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan," ujar Saiful dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).
Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen
Usai mengeluarkan pernyataan rencana kenaikan pajak, Bupati Pati Sudewo juga menantang masyarakat yang mengatakan bahwa tidak takut dengan aksi masyarakat dan mempersilahkan masyarakat 5.000 orang ataupun 50.000 orang untuk melakukan demo.
Bupati Pati Sudewo Minta Maaf
Sosok Sudewo dikenal akrab dengan Presiden Prabowo. Bupati Pati juga berasal dari Partai Gerindra.
Kebijakan dan pernyataan Sudewo menyulut kemarahan warga. Beberapa hari setelah merilis rencana kenaikan PBB 250 persen, Bupati Pati Sudewo langsung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang akan dilakukannya.
Ditambah lagi dengan dipicu kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan satpol PP pada Selasa (5/8) dilakukan murni untuk ketertiban warga. Sudewo berdalih bahwa Pemkab tidak berniat merampas barang-barang peserta aksi, melainkan hanya ingin memindahkan barang-barang tersebut agar tidak mengganggu kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan kegiatan 17 Agustus 2025.
Adapun pernyataannya yang sempat menuai kontroversi, Sudewo juga menyampaikan klarifikasi bahwa ucapannya soal "5.000 silakan, 50.000 massa silakan” tidak bermaksud menantang rakyat.
"Saya hanya ingin menyampaikan agar aksi tersebut berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan ditunggangi pihak-pihak tertentu," jelasnya di Pati pada Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews.
Demo Bupati Pati, Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen
Dikutip dari situs humaspati, Pemerintah Bupati Pati mengumumkan membatalkan rencana kenaikan hingga 250 persen. Keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).
“Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.
Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusivitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah.
Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025.
“Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.
Sudewo juga menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.
