Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil anggota TNI-Polri karena ada yang menolak kebijakan pindah ibu kota negara (IKN). Temuannya di grup WhatsApp prajurit itu dipastikan riil.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa perbincangan itu seharusnya tidak boleh terjadi. Keputusan yang sudah diambil seharusnya didukung penuh oleh semua lembaga negara.
Oleh karena itu, seluruh jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara dari pimpinan sampai bawahan harus tunduk atas perintah kepala negara. Tidak boleh ada pertentangan meski di grup WhatsApp karena merupakan ruang publik.
“Jadi narasi ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang katanya punya pengetahuan tapi sebenarnya tidak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di ruang publik. Dan ini harus dicegah,” katanya pada diskusi virtual, Minggu (6/3/2022).
NgabaliN tidak asal sebut. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan UUD 1945, presiden punya kekuasaan tertinggi atas angkatan udara, laut, dan darat.
Itulah yang membuat Jokowi menyentil anggota TNI-Polri secara luas dan bukan internal. Selain itu agar pesan sampai dengan cepat ke seluruh pelosok Indonesia.
“Kita tahu bahwa kita di industri 4.0. Pesan hanya sekejap sampai ke seluruh penjuru. Tadi pagi saya ditelepon kawan di Merauke. Artinya, kalau disampaikan di depan pimpinan, bisa berapa lama sampai prosesnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisipinan nasional dan tak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
"Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang sama, kedisiplinan nasional, tetapi juga di TNI sendiri harus mulai berbenah. Yang namanya disiplin Tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali," kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, TNI-Polri harus menegakkan disiplin militer yakni kepatuhan bawahan terhadap atasannya.
"Tidak bisa yang namanya tentara yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada demokrasi," imbuh Jokowi.
Bahkan, Kepala Negara menyinggung soal kedisiplinan perilaku istri tentara yang dinilainya harus dibenahi.
Jokowi mengatakan, istri tentara tidak boleh dengan sengaja mengumpulkan masyarakat dengan memanggil penceramah secara bebas atas nama demokrasi.
"Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa keputusan pemerintah yang sah, seperti rencana pembangunan IKN tidak bisa diperdebatkan oleh jajaran TNI-Polri.
"Misalnya, berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
