Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menduga wacana memundurkan Pemilu 2024 yang digulirkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan kedua pemimpin partai itu memiliki elektabilitas yang paling rendah.
Dengan begitu, kata Ray, mereka membutuhkan waktu lebih panjang untuk mendongkrak popularitasnya sehingga bisa setara dengan ketua umum partai yang lain.
“Menurut saya ada dua alasan, pertama Cak Imin dan Zulkifli Hasan merupakan ketua partai yang elektablitasnya paling rendah. Jadi, ada alasan pragmatis mengiringi alasan-alasan konstitusional tersebut,” ujar Ray dalam diskusi daring, Sabtu (26/2/2022).
Menurut dia, wacana penundaan Pemilu 2024 akan sulit karena harus mengamandemen konstitusi. Pasalnya, penundaan pemilu sama saja dengan memperpanjang masa presiden menjadi tiga periode.
“Saya melihat amandemen ini secara teknis konstitusi akan sulit. Jadi apa keperluan Cak Imin dan PAN mendorong ini untuk dibicarakan?,” tanya Ray.
“Menambah jabatan dan menambah periode itu sama dengan melebihkan 10 tahun jabatan presiden menurut konstitusi. Itu Bahasa saja yang diperhalus karena prakteknya memperpanjang masa jabatan,” sambungnya.
Baca Juga
Jika ini dilakukan, ujar Ray, aparat negara akan terbiasa mengotak-atik konstitusi.
“Jika sudah begitu akan diamandemen lagi konstitusi kita. Jadi konstitusi diamandemen semata-mata hanya untuk menyelematkan masa bakti pak Jokowi yang kemudian dikembalikan ke konstitusi awal. Itu menganggap konstitusi itu barang apa yang bisa dibongkar pasang-bongkar pasang,” tuturnya.
Sebelumnya, beberapa politikus dari lingkaran Jokowi mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar misalnya mengusulkan pemilu ditunda satu-dua tahun demi kepentingan ekonomi.
Begitu juga dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang setuju dengan penundaan pemilu.
Alasan Zulhas, pandemi perlu diselesaikan secara serius dan pemulihan ekonomi. Partai Golkar juga mengaku serius mengkaji wacana tersebut.
Wakil Ketua Partai Golkar Melchias Markus Mekeng memandang tidak masalah untuk mengganti waktu pemilu selama sesuai aturan yang ada. Selain kubu pro, ada pihak yang menyatakan kontra.
Salah satunya, PDIP, menolak wacana penundaan pemilu. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP menolak gagasan tersebut dengan alasan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Demokrat juga menolak narasi tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menekankan jangan justru membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar konstitusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
