Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ubedilah Badrun Dipolisikan, LPSK: Pelapor Tak Bisa Dituntut atas Laporannya

Ubedilah Badrun dilaporkan balik oleh Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer ke pihak kepolisian dengan laporan pencemaran nama baik.
Wahyu Arifin
Wahyu Arifin - Bisnis.com 19 Januari 2022  |  17:38 WIB
Ubedilah Badrun Dipolisikan, LPSK: Pelapor Tak Bisa Dituntut atas Laporannya
Ubedilah Badrun - Instagram/ubedilahbadrun.official
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI memberikan pernyataan mengenai kasus yang membelit aktivis dan dosen UNJ Ubedilah Badrun terkait laporannya ke KPK ihwal dugaan korupsi dua anak Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang.

Seperti diketahui, Ubedilah Badrun dilaporkan balik oleh Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer ke pihak kepolisian dengan laporan pencemaran nama baik dan dugaan fitnah atas laporannya ke KPK.

Terkait hal itu, Wakil Ketua LPSK RI Manager Nasution mengingatkan posisi hukum Ubedilah sebagai Pelapor dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik.

Sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik, kata Manager, Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

"Jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap seperti tertuang Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," kata Manager, Rabu (19/1/2022).

Menurut Manager, Ubedilah memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada negara khususnya kepada LPSK, jika yang bersangkutan membutuhkan perlindungan.

Lebih lanjut, Manager menjelaskan permohonan perlindungan sangat penting, pasalnya pihak tidak berwenang melindungi seseorang tanpa permohonan karena prinsip perlindungan di LPSK itu bersifat kesukarelaan.

"Artinya, LPSK tidak bisa memberikan perlindungan tanpa persetujuan dari pihak yang ingin dilindungi. Selain itu, Polda Metro harus mempertimbangkan perlindungan hukum atas laporan balik kepada saudara Ubedilah seperti amanat UU 31/2014," jelas Manager.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lpsk Gibran Rakabuming Raka kaesang
Editor : Oktaviano DB Hana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top