Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa upaya penyelesaian konflik atau masalah keamanan di Papua akan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Adapun, pendekatan baru yang dimaksud adalah pendekatan berbasis pembangunan kesejahteraan.
Pendekatan tersebut diklaim jauh lebih humanis karena nantinya akan merangkul kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini menjadi musuh utama TNI dan Polri di Bumi Cenderawasih.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menilai langkah itu sebagai sesuatu yang sia-sia belaka.
"Apa yang dimimpikan oleh KSAD dan Panglima TNI [perdamaian di Papua] itu hampa atau menjaring angin, keinginan kosong. Tidak mungkin berhasil karena orang Papua sudah benci kelakuan Pemerintah Indonesia atau TNI dan Polri yang sudah diluar batas kemanusiaan, seperti membunuh dan merampas hak masyarakat," katanya kepada Bisnis, Jumat (26/11/2021).
Menurut Sebby, apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri kepada masyarakat Papua selama ini boleh dikatakan sebagai terorisme. Mereka juga kerap melakukan tindakan yang melanggar HAM seperti kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap masyarakat sipil.
"Di Papua ini pukulan jalan dahulu, siksa, lalu naik [dibawa ke pengadilan. Penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur [hukum]. Ini tidak diindahkan oleh TNI dan Polri," ungkapnya.
Baca Juga
Kemudian sejarah hubungan antara masyarakat Papua yang notabene adalah ras Melanesia dengan Indonesia juga perlu dijadikan perhatian. Menurut Sebby, tidak ada satupun referensi sejarah yang menyebut masyarakat Papua punya keterkaitan dengan masyarakat Indonesia dari ras Melayu.
"Kami bangsa papua tidak punya hubungan sejarah sama sekali dengan orang Indonesia dari rumpun Melayu. Tidak ada hubungan sejarah yang mengatakan hubungan keluarga dengan orang indonesia," tegasnya.
Gagasan Baru
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menggunakan pendekatan berbasis pembangunan kesejahteraan dalam penanganan masalah keamanan di Papua.
"Intinya itu, pendekatan [penanganan masalah di] Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya itu di Papua pendekatannya bukan senjata tetapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal dan sinergi mencakup semua lembaga yang terkait bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," katanya dalam sebuah konferensi pers, Kamis (25/11/2021).
Dia juga menegaskan, bahwa TNI akan menggunakan pendekatan yang sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan di Papua. Dari sisi teknis, pendekatan tersebut akan dilakukan TNI lewat operasi teritorial, alih-alih operasi tempur.
"Saya tadi sudah banyak diskusi. Pak Panglima [TNI] sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya," ungkapnya.
Secara terpisah, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meminta seluruh prajuritnya agar tidak berpikir untuk membunuh KKB di Papua. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada Perwira dan Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam Kasuari di Kodam Kasuari, Arfai, Papua Barat, Kamis (25/11/2021).
Adapun, tugas utama prajurit TNI di Papua pada dasarnya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat.
"Apabila suatu insiden terjadi, mereka [KKB] melakukan suatu tindakan kalian harus siap, tetapi pada dasarnya bahwa kalian tugas di Papua adalah bagaimana mengamankan dan menyelamatkan warga Papua," kata Dudung melalui keterangan resminya.
Menurut Dudung, prajurit militer di Papua harus benar-benar hadir di akar rumput dan di tengah-tengah masyarakat. Harapannya kehadiran mereka menjadi tempat mengadu dan pemberi solusi dari semua ragam keluhan dan kesulitan masyarakat Papua.
