Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Peter F. Gontha mengaku sudah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Hukum dan HAM terkait sewa pesawat yang kelewat mahal.
Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa instansinya mengajak seluruh masyarakat apapun latar belakangnya yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) agar menyampaikan aduannya kepada KPK.
“Kami sadar betul bahwa keberhasilan KPK selama ini dalam mengungkap berbagai modus TPK tak lepas dari peran aktif masyarakat,” kata Ali melalui pesan instan kepada wartawan, Selasa 2/11/2021).
Ali menjelaskan bahwa tak sedikit penanganan perkara di KPK bermula dari adanya laporan masyarakat. Karena itu, dia mengajak untuk melaporkan dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK.
Setelah itu, KPK akan menganalisis dan memverifikasi terhadap data dan informasi yang diterima. Selanjutnya KPK akan melakukan telaah dan kajian terhadap data serta informasi tersebut.
“Apabila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” jelasnya.
Publik dapat mengakses saluran pengaduan melalui berbagai saluran WhatsApp di nomor 0811959575, email [email protected], situs http://kws.kpk.go.id, pesan instan 08558575575, atau melalui call center 198.
Sebelumnya, Peter F. Gontha mengaku sudah lama melaporkan sewa pesawat Garuda yany kelewat mahal dan menyerahkan data ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Hukum dan HAM
“Setahun lalu [saya melaporkan data],” kata Peter saat dikonfirmasi melalui pesan instan, Senin (1/11/2021).
Saat ditanya tindak lanjut dari dua instansi tersebut terkait laporannya, Peter hanya membalas dengan emotikon. Adapun, terkait harapan atas upaya yang dilakukan, dia membalas singkat.
“Silakan, saya kan cukup jelas dan anti hoaks,” jelasnya.
Melalui akun Instagram, Peter beberapa kali menyebut harga sewa pesawat Garuda kelewat mahal. Dia mencontohkan Boeing 777 yang di pasarannya US$750.000 per bulan dipinjam perusahaan milik negara tersebut dengan mahar US$1,4 juta.
Sementara itu, empat perusahaan asing yang melakukan praktik curang tersebut sudah mengaku dan membayar €2,5 miliar atas kesalahannya.
Lalu, Peter telah menghadap Kementerian Hukum dan HAM serta KPK untuk menyerahkan data-data sewa pesawat yang terlalu mahal. Tapi, respons yang dia terima atas perintah dari pemerintah dan direksi adalah untuk tidak ikut campur.
“Garuda kan perusahaan publik. Kalau pemerintah dalam hal ini BUMN manya sendiri, tanpa koordinasi dengan publik, jangan go public dong!” tulisnya.
