Bisnis.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk angkat bicara terkait tudingan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut hilangnya patung sejumlah tokoh penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Kostrad sebagai indikasi TNI disusupi PKI.
Hendri mengaku masih menunggu komentar Menhan Prabowo terkait dengan hilangnya patung Sejumlah Tokoh Penumpas G30S/PKI di Makostrad.
“Tentang tudingan Pak Gatot Nurmantyo, hilangnya patung Sejumlah Tokoh Penumpas G30S/PKI di Makostrad, saya pilih menunggu komentar Pak Prabowo Subianto aja dulu, boleh ya Bang @Dahnilanzar [Juru Bicara Prabowo], terima kasih,” tulisnya melalui akun twitter @satriohendri, Selasa (28/9/2021).
Sekadar informasi, Museum Kostrad kini tengah menjadi sorotan. Hal ini disebabkan karena hilangnya diorama dan patung-patung tokoh militer terdahulu di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta.
Sontak, hilangnya diorama dan patung-patung tersebut membuat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai hal tersebut menjadi indikasi komunis masih ada di Indonesia dan menyusup ke institusi TNI.
Penyebabnya, barang-barang yang dihilangkan adalah yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di Tanah Air pada era Orde Lama.
Adapun tiga patung itu yang hilang adalah patung Presiden ke-2 RI Soeharto, Jenderal TNI AH Nasution (Menko KSAB), dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD).
Hendri mengatakan upaya pembongkaran diorama atau patung tokoh militer tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.
“Untuk apa dihilangkan patungnya. Ini aset negara dan justru tidak menguntungkan pemerintaan saat ini, terutama menjelang akhir September yang jadinya isu ini berkembang kemana-mana salah satunya kebangkitan PKI, penyusupan ideologi komunis di TNI, dan isu lainnya,” tuturnya.
Dia melanjutkan, Prabowo saat ini menjadi sosok penting untuk memberikan komentar karena dirinya merupakan perwira dan prajurit yang berada di sisi antikomunis dan merupakan tokoh yang dipandang di pemerintahan.
“Jadi, dia memang harus mengomentari perihal ini untuk meredam isu ini agar tidak berkembang ke arah yang tidak baik,” ujarnya.
Dia berharap agar ke depan, pemerintah lebih jeli dan berhati-hati untuk melakukan langkah dan menjaga agar tidak terjadi atau munculnya isu-isu yang berkaitan dengan luka lama Indonesia, yaitu komunisme.
“Sudahlah, isu seperti ini sebaiknya dikelola oleh pemerintah agar tidak keluar [ke masyarakat], perlu dijaga, dan disikapi dengan baik agar tidak perlu ada lagi isu komunisme dan perbuatan yang bisa memunculkan kembali nostalgia negatif, khususnya karena PKI dan komunisme sebagai penyulutnya,” kata Hendri.
