Sejarah Masa Orde Baru dan Latar Belakang

Bisnis.com, JAKARTA - Orde Baru merupakan sebuah periode pemerintahan di Indonesia yang ditandai oleh kepemimpinan Soeharto setelah melepaskan tampuk kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1966. Hal ini menandai pergeseran politik yang signifikan dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan.

Pengertian Masa Orde Baru

Orde Baru adalah suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai oleh rezim kepemimpinan Soeharto. Diperkenalkan setelah kekacauan politik yang dipicu oleh Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), masa ini menandakan pergeseran dari kebijakan dan pemerintahan sebelumnya menuju tatanan baru yang mengutamakan stabilitas dan tata kelola negara yang lebih teratur.

Latar Belakang Terbentuknya Orde Baru

Orde Baru muncul sebagai respons terhadap situasi krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Berbagai faktor mempengaruhi terbentuknya Orde Baru:

• G30S/PKI: Gerakan ini, yang melibatkan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi TNI AD dan warga sipil. Kejadian ini menyebabkan kekacauan besar-besaran di negeri ini.
• Ketidakstabilan Politik: Saat itu, situasi politik Indonesia sangat kacau dan tidak stabil. Kekerasan politik dan pemberontakan PKI mengancam keberlangsungan negara.
• Masyarakat Menuntut Perubahan: Masyarakat menuntut perubahan besar-besaran, baik dari segi politik maupun ekonomi, dan menginginkan peningkatan kondisi sosial.
• Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Hal ini menjadi pemicu berdirinya Orde Baru.

Tujuan dan Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Tujuan utama Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia setelah periode krisis yang melanda. Langkah-langkah yang diambil termasuk menghilangkan ancaman komunisme, memperkuat nilai-nilai Pancasila, dan memulihkan ketertiban sosial serta ekonomi negara.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintahan Orde Baru melakukan beberapa langkah kebijakan, termasuk melakukan reformasi ekonomi, menekan inflasi, meningkatkan keamanan nasional, dan mengembalikan stabilitas politik. Fokus utama pemerintahan ini adalah:

• Kebijakan Anti-Komunis: Menyelamatkan negara dari ancaman ideologi komunis yang dianggap mengganggu stabilitas.
• Pengembalian Nilai-Nilai Pancasila: Memulihkan nilai-nilai nasionalisme, agama, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai dasar negara.
• Pemulihan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat.

Kelebihan Masa Orde Baru

• Stabilitas Politik dan Keamanan: Orde Baru berhasil menghadirkan stabilitas politik yang lebih baik pasca-kekacauan yang disebabkan oleh Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto membawa kedamaian dan ketertiban politik yang cukup lama.
• Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Era Orde Baru mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Berkat kebijakan pembangunan yang terfokus pada sektor industri, pertanian, dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara substansial.
• Program Keluarga Berencana (KB): Orde Baru mengimplementasikan program Keluarga Berencana dengan cukup sukses. Program ini berhasil mengendalikan pertumbuhan populasi yang berujung pada penurunan angka kelahiran di Indonesia.
• Penurunan Angka Pengangguran: Kebijakan ekonomi yang diterapkan di masa Orde Baru turut berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di Indonesia.
• Peningkatan Infrastruktur: Pemerintahan Orde Baru memperhatikan pembangunan infrastruktur yang membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan regional.

Kekurangan Masa Orde Baru

• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Orde Baru terkenal dengan praktik korupsi yang merajalela, kolusi antara pejabat pemerintah dengan pengusaha, serta nepotisme di mana kepentingan keluarga Soeharto ikut memengaruhi kebijakan negara.
• Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Orde Baru gagal mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara kelas atas dan bawah. Kesenjangan antara kota dan desa juga semakin terasa.
• Kontrol Terhadap Kebijakan Pers dan Kebebasan Berpendapat: Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kontrol yang ketat terhadap media massa dan kebebasan berpendapat. Banyaknya kasus penekanan terhadap kebebasan pers menjadi salah satu kekurangan besar masa ini.
• Pelanggaran HAM dan Kekerasan Politik: Terdapat catatan buruk terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penggunaan kekerasan politik yang berlebihan dalam menangani masalah internal negara.
• Penyalahgunaan Kekuasaan: Pemerintahan Soeharto cenderung otoriter dan tidak transparan dalam menjalankan kebijakan, yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemberian perlakuan tidak adil kepada oposisi.

Orde Baru memiliki sejumlah prestasi dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia, tetapi juga memiliki sejumlah kelemahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan isu korupsi.