Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ARBI SANIT: Gejolak Politik Karena Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai gejolak politik yang terjadi di tengah masyarakat semakin kompleks dan pemicu utamanya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi.
Luhut B. Pandjaitan tengah memberi pemaparan situasi ekonomi dan politik di harapan wartawan./Bisnis.com-Adhitya Noviardi
Luhut B. Pandjaitan tengah memberi pemaparan situasi ekonomi dan politik di harapan wartawan./Bisnis.com-Adhitya Noviardi

Bisnis.com, JAKARTA -  Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai gejolak politik yang terjadi di tengah masyarakat semakin kompleks dan pemicu utamanya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi.

"Saat ini ginie ratio sudah mencapai 0,41. Indeks ginie ratio ini menunjukkan kesenjangan sosial sudah sangat tinggi," kata Arbi Sanit pada diskusi "Empat Pilar: Merawat Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurut Arbi Sanit, Indonesia saat ini sudah merdeka selama 72 tahun, tapi gejolak politik dan ancaman pada bangsa Indonesia terus masih muncul silih berganti.

Pada proses pilkada serentak tahun 2017 saat ini, kata dia, muncul lagi gejolak politik di masyarakat dengan isu agama yang berpotensi meretakkan bangsa Indonesia.

"Adanya masyarakat yang memprotes salah satu calon gubernur DKI Jakarta, tidak sepenuhnya karena isu agama tapi karena kesenjangan sosial yang sangat tinggi," katanya.

Di sisi lain, Arbi Sanit juga mengingatkan masyarakat untuk mengekspresikan aspirasinya tetap mengindahkan aturan perundangan dan menjunjung tinggi hukum.

Di negara-negara demokrasi, kata dia, tidak ada kebebasan mutlak, tapi kebebasan yang bertanggug jawab dalam koridor hukum.

"Di negara-negara maju, kebebasan juga ada batasnya," katanya.

Arbi Sanit juga mengingatkan, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Stabilitas politik Indonesia, kata dia, paling stabil di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

"Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi dan heterogen," katanya.

Menurut dia, Indonesia tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Pancasila sebagai dasar negara, kata dia, harus abadi, tapi sebagai ideologi negara terus berkembang.

"Perubahan ideologi tidak cukup untuk perubahan negara menjadi lebih baik, tapi sistem politik juga harus terus diperbaiki," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper