Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan pemerintah membacakan keterangan pendahuluan presiden atas permohonan uji materi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pemerintah memastikan beleid tersebut berdampak positif kepada masyarakat termasuk pemohon.
Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alih-alih para pemohon merasa haknya dilanggar, pemerintah menilai sebaliknya.
“Penerbitan UU Ciptaker justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat, dan berkumpul,” katanya melalui sidang daring, Kamis (17/6/2021).
Airlangga menjelaskan bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya setelah UU Ciptaker berlaku.
Justru, pemerintah mengklaim regulasi sapu jagad ini dapat menciptakan lapangan kerja yang melimpah di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan global. Selain itu juga meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Sehingga, hak-hak konstitusional pemohon sama sekali tidak dikurangi, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku UU Ciptaker,” jelasnya.
Baca Juga
Setidaknya ada enam sidang perkara dalam uji materi UU Cipta Kerja. Semuanya adalah nomor 91, 103,105, dan 107/PUU-XVIII/2020 serta 4 dan 6/PUU-XIX/2021.
