Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan pelaksanaan pembelajaan tatap muka. Rencananya pemerintah memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.
"Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan Covid-19," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (14/6/2021).
Puan mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian menurun. Selain itu, menurut dia, guru dan orang tua murid sudah divaksinasi.
Puan juga meminta sistem tes dan lacak Covid-19 diperbaiki pemerintah daerah, satgas penanggulangan Covid-19, dan para pihak terkait.
"Para guru dan tenaga pendidik juga harus dipastikan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR. Sistem tes dan lacak harus diperbaiki, apabila ada kasus harus dilacak hingga kontak ke-30," ujarnya.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menekankan pelaksanaan belajar harus di luar ruangan. Bila di ruang tertutup harus ada penyaring partikel udara.
Hal yang sama pernah disampaikan Puan saat berdialog dengan para kepala daerah di Jawa Tengah, di antaranya Wali Kota Solo, Bupati Boyolali, Sukoharjo serta Klaten, Sabtu (12/6/2021).
Dalam kesempatan itu, Puan meminta penentu kebijakan terkait pembelajaran tatap muka agar menimbang seluruh masukan dari orang tua sebelum memulai kembali pembelajaran di sekolah pada masa pandemi.
Menurut Puan pada masa pandemi ini pembelajaran tatap muka jangan dulu diwajibkan, karena masih dapat dilakukan secara online hingga pandemi Covid-19 benar-benar dapat terkendali.
"Tolong tampung aspirasi orang tua yang tidak mau pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka harus ada persetujuan orang tua, tidak dipaksakan," tegas Puan.
