Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MPR: Kenaikan PPN Sembako Tak Cerminkan Keberpihakan pada Rakyat

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Juni 2021  |  20:59 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan - Antara
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (sembako).

Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif PPN kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," katanya, Kamis (10/6/2021).

Memang, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10 persen menjadi 12 persen.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.

"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," katanya.

Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.

"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," kata Syarief Hasan.

Menurutnya, rencana itu akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini," kata Syarief Hasan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr syarief hasan
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top