Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan adanya aliran dana pengelolaan kas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masuk ke rekening pribadi. Dia meminta agar termuan tersebut segera diaudit oleh pihak yang terkait.
Menurutnya, dana yang berasal dari APBN tidak boleh masuk kas pribadi dan tidak seharusnya masuk ke dalam rekening pejabat.
“Dana Negara yang masuk ke dalam rekening pribadi memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan," kata Syarief, Jumat (24/7/2020).
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas yang bersumber dari APBN ke rekening pribadi didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.
Oleh karena itu, Syarief mendorong agar BPK melakukan audit terhadap pemilik rekening pribadi tersebut. Apalagi, tidak tanggung-tanggung, ada lima Kementerian/Lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN tersebut.
“Jika dikalkulasi dari lima Kementerian/ Lembaga tersebut, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini nilainya mencapai Rp71,78 miliar,” katanya.
Baca Juga
Tak hanya itu, dia juga mendorong BPK agar melakukan audit terhadap Kementerian/Lembaga tersebut. Hal itu ditujukan untuk tranparansi, akuntabiltas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
Syarief menilai permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pandangan tersebut juga diamini oleh BPK yang menyebutkan bahwa penyajian ini tidak menggambarkan saldo kas sebenarnya karena tidak didukung dengan keberadaan fisik kas.
“Permasalahan ini juga menunjukkan belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/ Lembaga, termasuk peran pengawas internal pemerintahan. Pengendalian untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku belum optimal,” ungkap Syarief.
Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan itu juga mendorong semua Kementerian yang disebutkan tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPK terkait temuan APBN yang masuk ke rekening pribadi.
"Dari laporan tersebut, itu kita melakukan koordinasi dengan pihak terutama BPK terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah apakah itu pemerintah pusat satu lembaga, sejauh ada laporan BPK ke KPK itu kita tindak lanjuti," kata Firli di Gedung KPK, Kamis (23/7/2020).
