Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai tidak adanya diplomasi tingkat kepala negara terkait kuota haji pada tahun ini hingga keputusan pembatalan pemberangkatan calon jemaah dari Indonesia mengecewakan umat.
Hal tersebut disampaikan Hidayat melalui pernyataan tertulis pada Jumat (4/6/2021). Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat melakukan lobi langsung kepada Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji di tengah pembatasan yang dilakukan Saudi.
“Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan Umat dengan tampil maksimal bela hak Umat untuk berhaji. Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan dengan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag dan Komisi VIII DPRRI,” kata Hidayat.
Kendati keputusan pembatalan didasarkan untuk melindungi keselamatan jemaah Indonesia dari penyebaran Covid-19, Arab Saudi juga belum memberikan keputusan final terkait kuota haji untuk semua negara. Artinya, masih ada kemungkinan Indonesia memperoleh jatah.
Selain itu, belum ada negara yang diundang oleh Saudi untuk menyepakati teknis terkait penyelenggaraan ibadah haji.
“Tetapi negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon haji,” ujarnya.
Baca Juga
Adapun, terkait dengan kisruh vaksin Sinovac yang tidak masuk dalam daftar syarat vaksin dari Arab Saudi, belum lama ini vaksin produksi China tersebut telah mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use listing/EUL) dari WHO.
“Mestinya pemerintah terus memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan lobi/komunikasi ke Raja Salman secara langsung,” ujarnya.
Dia meyakini dengan kuota sebanyak 45.000 calon jemaah haji internasional, tidak akan terlalu sulit bagi pemerintah untuk memberangkatkan peserta haji dari Indonesia. Ditambah lagi, penegasan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bahwa dana haji aman dan anggaran Ditjen PHU Kemenag sekitar Rp1,5 triliun.
Sebelumnya, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M pada Kamis (3/6).
Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 dan kemunculan varian baru yang tersebar di berbagai negara, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah harus dikedepankan.
“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” kata Menag dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (3/6/2021).
