Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mendukung langkah terukur dan tegas oleh Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk tetap teguh menjaga NKRI dari rongrongan separatisme di Papua.
“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyatakan mendukung penuh langkah Panglima TNI mengatasi KKB di Papua yang tegas dan terukur demi penegakan hukum bersama dengan BIN dan Polri bahu membahu tuntas untuk NKRI,” kata Abdul, Senin (26/4/2021).
Pernyataan itu disampaikannya terkait gugurnya salah satu putra terbaik Badan Intelejen Negara, Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya yang meninggal dalam tugas mulia di bumi cendrawasih.
“Ini merupakan kabar duka kembali dari Tanah Air kita, salah satu putra terbaik kita Kepala BIN Daerah Papua yang sedang melaksanakan tugas untuk meninjau lokasi pembakaran SD dan sejumlah rumah penduduk yang dilakukan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua," ujarnya.
Anggota DPR Fraksi PKS ini berharap dunia internasional agar dapat melihat secara proporsional masalah di Papua sebagai upaya penegakan hukum.
“Prajurit TNI-Polri banyak sudah gugur di Papua hari ini sekali lagi salah satu putra terbaik NKRI, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi internasional dalam masalah dalam penegakan hukum di Indonesia.
Sebelumnya Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi kelompok teroris sehingga bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Saya meminta pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk mengubah status KKB di Papua menjadi kelompok teroris," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/4).
Bamsoet menjelaskan usulannya agar KKB dikelompokkan sebagai teroris adalah karena selama ini KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror.
