Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tebar Ketakutan, MPR Sebut KKB Sebaiknya Dijadikan Kelompok Teroris

KKB di Papua dinilai layak disebut sebagai kelompok teroris karena selama ini telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 April 2021  |  17:53 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan kepada wartawan. - JIBI/Alif Nazzala Rizqi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan kepada wartawan. - JIBI/Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi kelompok teroris sehingga bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya meminta pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk mengubah status KKB di Papua menjadi kelompok teroris," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Menurutnya, status KKB di Papua sebaiknya diubah menjadi kelompok teroris dengan merujuk pada rangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan kelompok tersebut, terutama setelah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha meninggal dunia akibat ditembak oleh KKB, di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu (25/4/2021) malam.

Bamsoet menjelaskan usulannya agar KKB dikelompokkan sebagai teroris adalah karena selama ini KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror.

Bamsoet mencontohkan tindakan teror tersebut, seperti ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang menimbulkan efek ketakutan secara luas di masyarakat.

"KKB harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah pusat bersama TNI-Polri segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri dengan KKB di Papua, mengingat serangan KKB sering menimbulkan korban jiwa.

Menurutnya, pemerintah perlu memetakan lokasi dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan KKB, agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat melawan aksi kekerasan yang dilakukan KKB.

Selain itu, dia menilai perlu dilakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat Papua, agar masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan ideologi dari KKB, dan masyarakat Papua dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.

"MPR meminta pemerintah atau negara hadir dan menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini, khususnya dengan keberadaan KKB yang dapat mengancam keamanan hidup masyarakat Papua," ujar Bamsoet.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr papua kkb teroris
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top