Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin berharap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), peneliti dan epidemiolog ikut mendukung pengembangan Vaksin Nusantara.
Dia menyambut baik lanjutan penelitian Vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada pekan ini. Pasalnya, menurut dia, langkah yang dilakukan itu sesuai dengan protokol penelitian.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun menilai pengembangan Vaksin Nusantara harus didukung semua pihak.
"Harapannya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), peneliti maupun epidemiolog juga mendukung gol dari lahirnya vaksin dalam buatan anak bangsa ini," ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (16/4/2021).
Azis menjelaskan vaksin produk dalam negeri, apapun mereknya, merupakan terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan negara maju lainnya. Upaya itu, jelasnya, juga harus dilihat sebagai upaya memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.
Apalagi, sebut dia, Indonesia masih tergantung pada negara lain. Ketika diembargo, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu.
Baca Juga
"Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap Covid-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru," jelasnya.
Dia meyakini bahwa para peneliti vaksin asal Indonesia tentu memiliki pertimbangan dan penjelasan secara utuh sehingga berani memberikan vaksin tersebut.
Kendati begitu, Azis mengakui bahwa semua pihak tidak menginginkan pengembangan yang dilakukan kontraproduktif dengan kaidah pembuatan vaksin yang berlaku.
"Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Niusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi," tegas Azis Syamsuddin.
Azis berharap hasil uji klinis BPOM dan standar yang berlaku benar-benar diterapkan. "Sejumlah epidemiolog sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk tidak cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara. Pengujian serta penilaian secara ilmiah secara transparan oleh BPOM maupun para pakar sangat penting," jelas Azis.
