Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempercepat penanganan perkara korupsi PT Antam yang sempat mangkrak selama tiga tahun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah menyebut, bahwa alasan mangkraknya perkara korupsi PT Antam tersebut disebabkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kunjung memberi hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus itu selama tiga tahun lamanya.
Maka dari itu, tim penyidik Kejagung menggunakan tim auditor lain untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi PT Antam agar perkara tersebut bisa cepat rampung dan para tersangka bisa segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami tidak mau menggantung kasus ini terlalu lama, makanya kami memakai tim audit lainnya untuk menghitung kerugian negara agar perkara korupsi PT Antam ini bisa segera maju," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (24/3/2021).
Kendati demikian, Febrie tidak menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara dari tim auditor lain tersebut.
Menurutnya, penyidik Kejagung sudah memperkirakan kerugian negara dalam perkara korupsi PT Antam sebesar Rp125 miliar.
Baca Juga
"Kan kami perkirakan nilai kerugiannya itu adalah Rp125 miliar ya, kira-kira di angka itulah," katanya.
Dalam perkara tersebut, tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat membeli tambang di daerah Jambi.
Tim penyidik Kejagung juga telah menetapkan tersangka antara lain mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources berinisial BM, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara sekaligus pemilik PT RGSR berinisial MT.
Tersangka lainnya adalah Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial ATY, Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional berinisial MH.
