Bisnis.com, DUBAI - Amerika Serikat diminta Iran untuk bisa kembali bergabung dengan pakta perjanjian nuklir. Iran berharap, AS kembali masuk dalam pakta itu sebelum 21 Februari 2021.
Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.
Zarif beralasan bahwa parlemen Iran telah mengesahkan undang-undang yang memerintahkan pemerintah memperkuat aktivitas pengembangan nuklir jika AS tidak mencabut sanksinya sampai 21 Februari. Zarif juga menyebut pemilihan umum akan segera berlangsung di Iran.
Jika presiden yang berasal dari kelompok garis keras terpilih dalam pemilu Iran, hal itu akan mengancam perjanjian nuklir Iran dan negara-negara Barat yang disepakati pada 2015.
"Waktu AS hampir habis, karena adanya rancangan undang-undang oleh parlemen dan masa jelang pemilihan umum yang akan berlangsung saat Tahun Baru di Iran," kata Zarif saat diwawancarai Koran Hamshahri yang terbit Sabtu (6/2/2021).
Awal tahun baru di Iran mulai pada 21 Maret.
Baca Juga
Parlemen Iran yang didominasi politisi dari kelompok garis keras, pada Desember 2020 mengesahkan undang-undang yang memberikan tenggat waktu bagi Washington untuk mencabut sanksi terhadap Teheran.
Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, masih mencari cara untuk kembali bergabung pada perjanjian nuklir 2015.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump membawa AS keluar dari pakta itu pada 2018. Trump juga kembali menjatuhkan sanksi bagi Iran.
Iran membalas aksi AS dengan melanggar isi perjanjian nuklir secara bertahap. Teheran bulan lalu kembali melanjutkan pengayaan Uranium sampai 20 persen sebagaimana pernah dilakukan sebelum negara itu menyepakati isi perjanjian nuklir dengan negara-negara Barat.
Biden mengatakan jika Teheran mematuhi isi perjanjian, Washington akan mencabut sanksi dan bersedia membahas kerja sama lebih lanjut.
Namun, Teheran menegaskan Washington harus mencabut sanksi terlebih dahulu dan tidak membahas masalah keamanan yang baru.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas masalah Iran bersama menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman, dalam pertemuan virtual, Jumat (5/2). Keempat menteri sepakat untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran.
"Semakin lama AS menunda, makin banyak yang akan hilang. Tampaknya, pemerintahan Biden tidak ingin mencabut warisan kebijakan Trump yang gagal," kata Zarif dalam sesi wawancara yang sama.
Zarif menegaskan Iran tak ingin lagi ada tawar-menawar.
"Kami tidak ingin kembali bernegosiasi. Amerika yang harus mendapatkan tiket untuk kembali masuk," kata dia menambahkan.
Zarif mengatakan dua pihak dapat memenuhi tuntutan yang diberikan secara bersamaan untuk memulihkan kembali pakta nuklir 2015.
