Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah negara Asean merespons kondisi politik di Myanmar yang memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan dan menangkap Aung San Suu Kyi serta sejumlah pejabat lain.
Penahanan itu terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer pasca-pemilu yang dihelat 8 November 2020. Saat itu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi mencatat kemenangan telak.
Tentara Myanmar pada Senin menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, menurut pernyataan di stasiun televisi milik militer.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas situasi politik yang memanas di Myanmar. "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan resmi RI seperti diunggah Kemenlu di akun Twitter resminya, @Kemlu_RI, (1/2/2021) 11.57 WIB.
Pemerintah Indonesia pun mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. RI juga berharap perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian sambungan utasa Kemenlu di Twitter.
Baca Juga
Singapura menanggapi kudeta tersebut dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.
"Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel.
Sementara itu, dilansir Antara (1/2/2021), Pemerintah Malaysia dan pemimpin oposisi Pakatan Harapan (PH) Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya dengan perkembangan terkini yang terjadi di Myanmar.
"Malaysia meminta militer Myanmar dan semua pihak terkait untuk memberikan prioritas tertinggi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Myanmar, menegakkan supremasi hukum, dan ketetapan hati setiap ketidaksesuaian Pemilu melalui mekanisme hukum dan dialog yang mapan dalam cara damai," ujar Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya, Senin.
Sebagai tetangga dekat dan anggota Asean, Malaysia terus mengadvokasi perdamaian dan stabilitas, yang penting untuk kemajuan dan kemakmuran semua di wilayah ini, termasuk di Myanmar. "Malaysia menegaskan kembali dukungan yang kuat untuk demokrasi Myanmar transisi, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif," katanya.
Namun, beberapa anggota Asean lainnya lebih memilih untuk tidak terlibat langsung. "Itu urusan dalam negeri mereka," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan kepada wartawan.
Kamboja dan Filipina membuat komentar serupa tentang kondisi darurat di Myanmar.
