Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga non pemerintah asal Inggris, Amnesty International meminta otoritas militer di Myanmar membebaskan para pejabat negara, termasuk Aung San Suu Kyi yang ditangkap akibat tuduhan kecurangan Pemilu 2020.
Deputi Regional Direktur untuk Kampanye Amnesty International Ming Yu Hah menilai penangkapan beberapa pejabat tinggi dan tokoh politik Myanmar sangat mengkhawatirkan.
“Kecuali mereka yang ditahan dapat dituntut melakukan tindak pidana yang diakui menurut hukum internasional, mereka harus segera dibebaskan. Militer Myanmar harus menjelaskan atas dasar hukum apa mereka ditahan,” seperti dikutip dari keterangan pers, Senin (1/2/2021).
Dia mengatakan bahwa saat ini adalah momen yang tidak menyenangkan bagi rakyat di Myanmar dan mengancam represi militer dan impunitas yang semakin parah.
“Penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela hak asasi manusia secara bersamaan mengirimkan pesan mengerikan bahwa otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apa pun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung hari ini,” lanjutnya.
Kekhawatiran meningkat seiring berkaca dari kudeta militer sebelumnya, sejumlah kasus kekerasan dan pembunuhan tanpa berasas hukum bahkan dilakukan oleh para pasukan pengamanan.
Baca Juga
Untuk itu, dia mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri dan mematuhi perlindungan hak asasi manusia internasional agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin.
Selain itu, hak para pemimpin yang ditahan juga harus tetap dipenuhi, termasuk pengobatan dan layanan hukum untuk mendapatkan pengacara sesuai kehendak mereka, serta mengkonfirmasi keberadaan mereka.
Ketegangan kondisi politik diperparah dengan terputusnya saluran telekomunikasi di wilayah seperti Ibukota Nay Pyi Taw, Yangon, Mandalay, kawasan Sagaing, serta negara bagian Shan, dan Kachin.
Hal ini telah meningkatkan ancaman terhadap keamanan warga sipil di beberapa negara bagian yang berhadapan dengan angkatan bersenjata di tengah situasi pandemi.
“Sangat penting bahwa layanan telepon dan internet lengkap segera dilanjutkan. "
Seperti diberitakan sebelumnya, ketegangan politik terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti Menteri Negara Bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.
Penangkapan telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. Kekuasaan militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing melakukan penangkapan sebagai respons tudingan kecurangan pemilihan umum dan telah mendeklarasikan status darurat nasional.
Seperti diberitakan sebelumnya, partai berkuasa NLD mengklaim kemenangan besar sebanyak 83 persen suara yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Pemilu tersebut merupakan pemungutan suara demokratis kedua di negara itu sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada 2011.
Sementara itu, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 kursi dari prediksi mereka sebanyak 476 kursi. Akibatnya, partai militer mengancam melakukan kudeta jika investigasi Pemilu November 2020 tidak dilakukan.
