Bisnis.com, JAKARTA - Pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh militer dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan sikap politik luar negeri, khususnya terkait isu kawasan Asean.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah. Dia mengatakan pemerintahan transisi yang sedang dipimpin kalangan militer ini akan tanpa sadar terjebak dalam skenario persaingan AS - China di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.
“Dikhawatirkan juga, Myanmar Akan merevisi berbagai kesepakatan yang menyangkut Laut China Selatan; Zone of Peace, Freedom and Neutrality [Zopfan]; serta South East Asia Nuclear Weapon Free Zone [SEANWFZ],” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (1/2/2021).
Rezasyah juga mengatakan hal yang yang patut dikhawatirkan adalah Myanmar berpotensi menolak menjadikan Asean sebagai rujukan politik luar negerinya dan berpaling ke kekuatan besar tertentu.
Untuk itu, Asean termasuk Indonesia sebagai anggota yang disegani, dapat bersikap moderat dalam menanggapi isu penangkapan sejumlah tokoh politik dan pejabat negara di Myanmar yang dikaitkan dengan tuduhan kecurangan Pemilu pada November 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya, ketegangan politik terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti menteri negara bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.
Penangkapan telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. Kekuasaan militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing melakukan penangkapan sebagai respons tudingan kecurangan pemilihan umum dan telah mendeklarasikan status darurat nasional.
Adapun, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas situasi politik yang memanas di Myanmar.
Oleh karena itu, Kemenlu dalam keterangan resminya meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan resmi RI seperti diunggah Kemenlu di akun Twitter resminya, @Kemlu_RI, (1/2/2021) 11.57 WIB.
Pemerintah Indonesia pun mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. RI juga berharap perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian sambungan utasa Kemenlu di Twitter.
