Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Hari Kemerdekaan, Junta Myanmar Bakal Bebaskan 5.864 Tahanan

Junta Myanmar mengumumkan pembebasan 5.864 tahanan melalui amnesti khusus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan negara tersebut.
Tentara junta militer Myanmar berdiri di samping kendaraan militer saat orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Tentara junta militer Myanmar berdiri di samping kendaraan militer saat orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar mengumumkan pembebasan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga asing, melalui amnesti khusus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, Sabtu (4/12/2024).

Mengutip Reuters, Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak awal 2021. Hal ini terjadi ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan menekan protes pro-demokrasi, sehingga memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri. 

Junta militer berencana menggelar pemilu tahun ini, tetapi langkah tersebut dikecam luas oleh kelompok oposisi sebagai sandiwara politik.

Sementara itu, mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tetap mendekam di penjara. Pemenang Nobel Perdamaian berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun atas 14 dakwaan, termasuk hasutan, kecurangan pemilu, dan korupsi. Suu Kyi membantah semua tuduhan tersebut, menurut pernyataan kuasa hukumnya.

Sebagai informasi, pada 4 Januari 2024, Myanmar memperingati ulang tahun kemerdekaan negara ke-77.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken memberikan ucapan hari kemerdekaan kepada sang Negeri Seribu Pagoda tersebut. 

Dalam pesannya, ia menyerukan agar kekerasan yang terjadi di Myanmar dapat dihentikan, termasuk membebaskan semua orang yang ditahan. 

“Kami terus menyerukan kepada rezim militer untuk mengakhiri kekerasannya, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil dan sewenang-wenang, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan mendukung kembalinya negara ini ke jalur demokrasi yang inklusif,” tuturnya, dikutip dari laman resmi Departemen Luar Negeri AS. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper