Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengecam pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, yang menolak untuk melakukan dialog.
Asean telah menemui jalan buntu dalam upaya perdamaian di Myanmar. Pertempuran terus meningkat antara militer yang berkuasa di Myanmar dan aliansi kelompok bersenjata.
Para Menlu Asean telah mengadakan pertemuan Retreat tertutup di Laos. Dalam kesempatan itu, Retno menekankan bahwa persoalan Myanmar akan tetap dikawal sampai junta militernya menghormati komitmen perdamaian yang dibuat beberapa bulan setelah merebut kekuasaan saat kudeta pada 2021.
Krisis Myanmar telah menghantui Asean karena junta militernya tidak menggubris seruan Asean untuk menerapkan 5 Point Consensus (5PC) yang menyatakan semua pihak harus menghentikan permusuhan dan memulai dialog.
Dilansir Reuters, para jenderal Myanmar geram lantaran Asean melarang mereka menghadiri setiap pertemuan di Asean, tetapi justru mengizinkan negara tersebut diwakili oleh seorang diplomat senior.
"Tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan 5 Point Consensus, dan jika masih belum ada kemajuan, partisipasi Myanmar dalam pertemuan dan KTT menteri luar negeri Asean harus dilakukan pada level non-politik," kata Retno.
Baca Juga
Perwakilan Myanmar dalam pertemuan itu, menurut Retno, menanggapi isu tersebut seakan-akan semuanya berjalan baik, tetapi fakta di lapangan tidak menunjukkan demikian.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkirakan sebanyak 2,6 juta orang di Myanmar mengungsi akibat pertempuran.
Sementara, militer Myanmar dikutuk secara luas atas serangan udaranya terhadap wilayah sipil dan dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia melakukan kekejaman.
Upaya perdamaian juga sudah dilakukan oleh Indonesia untuk membawa semua pihak ke meja perundingan, pada tahun lalu saat keketuaan.
Adapun harapan untuk berdialog antara dua pihak di Myanmar kian memudar, karena kedua belah pihak semakin kokoh dalam posisi mereka.
Sementara itu, pemberontak etnis minoritas dan kelompok perlawanan semakin menguasai dan menghambat kemampuan junta untuk memerintah.
Baru-baru ini, pasukan pemberontak di Myanmar mengatakan telah merebut markas besar militer regional di Lashio, dekat perbatasan dengan China.
