Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengangkat lima isu penting di Pertemuan Retreat para Menlu Asean di Vientiane, Laos, pada 25 Juli 2024.
Adapun kelima isu penting tersebut di antaranya, isu sentralitas Asean, Asean Outlook on the Indo-Pasific (AOIP), Myanmar, Laut China Selatan dan Palestina.
Pertama, dia menegaskan mengenai pentingnya Asean tidak menjadi proksi kekuatan manapun. Menurutnya, sekali Asean menjadi proksi, maka akan sulit bagi Asean memainkan peran sentralnya dan tetap menjadi jangkar bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kedua, mengenai keberlanjutan implementasi AOIP. Indonesia pastikan agar implementasi AOIP tetap diarustamakan baik dalam kegiatan Asean maupun dengan mitra wicaranya.
AOIP dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi, memperkuat kerja sama win-win dan menangkap peluang yang ada di kawasan Indo-Pasifik.
Dia menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan Asean Indo-Pacific Forum (AIPF) tahun lalu, tahun ini akan diselenggarakan Pertemuan ke-2 AIPF di sela-sela KTT Asean KE-44 dan ke-45 di Vientiane Oktober mendatang.
Baca Juga
"Indonesia juga berharap AIPF dapat diselenggarakan di Malaysia tahun depan. Kalangan bisnis (ABAC Indonesia) saat ini juga tengah menyiapkan pembentukan Asean-Indo-Pacific Business Network," kata Retno, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (27/7/2024).
Adapun untuk keberlanjutan AOIP, Menlu RI mengusulkan inisiatif Indonesia agar Asean dapat menyusun dan menyepakati Deklarasi AOIP sebagai rujukan utama arsitektur kawasan, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Concord IV.
Ketiga, mengenai isu Myanmar. Retno menyampaikan kekecewaannya terkait tidak adanya progres 5 Point Consensus (5PC) oleh Myanmar.
Dia juga kembali menyampaikan mengenai situasi di Myanmar yang semakin buruk antara lain ditandai dengan meningkatnya konflik internal yang sebabkan meningkatnya pengungsi internal.
Selain itu, menurutnya kini berbagai aktivitas kejahatan lintas batas meningkat, antara lain online scam dan perdagangan obat-obatan terlarang di mana korbannya mayoritas adalah warga negara Asia Tenggara.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa dari data UNODC menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan opium di Myanmar.
"Kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini mengharuskan semua negara anggota Asean, termasuk semua pihak di Myanmar, untuk mengembalikan perdagangan dan stabilitas di Myanmar," ujarnya.
Adapun Menlu Retno menyarankan beberapa hal ke depan, di antaranya, pertama memastikan 5PC tetap menjadi referensi utama upaya Asean.
Menurutnya, tanpa adanya kemajuan implementasi 5PC, maka partisipasi Myanmar untuk pertemuan Menlu dan KTT Asean perlu tetap dipertahankan (tidak ada perwakilan politis).
Lalu, kedua, perlunya memperbesar bantuan kemanusiaan. Menlu RI menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar sebesar US$500.000 atau Rp8,1 miliar untuk program rehabilitasi bagi orang dengan disabilitas melalui Palang Merah Internasional (ICRC). Indonesia juga akan menyalurkan vaksin polio pada September tahun ini.
Indonesia juga menyambut baik inisiatif bantuan kemanusiaan lintas batas dari Thailand dan menekankan perlunya bantuan dilakukan secara inklusif dan transparan di semua level, dari perencanaan hingga implementasinya.
Menlu RI juga menyampaikan perlunya mekanisme informal Troika Asean untuk Myanmar dilanjutkan. Selain itu ia juga menegaskan perlunya sinergi Asean dengan utusan khusus PBB untuk Myanmar dalam mobilisasi dan pengelolaan bantuan untuk Myanmar. Indonesia juga mendukung akan diselenggarakannya Pertemuan para utusan khusus Myanmar.
Kemudian ketiga, perlunya memastikan dialog yang inklusif. Meski hingga saat ini belum ada keinginan dialog dari para stakeholders, namun Retno menegaskan bahwa dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang lestari di Myanmar.
“Asean harus terus berupaya untuk mendorong dialog inklusif ini untuk membangun rasa saling percaya di antara stakeholders," ujar Menlu Retno.
Keempat, mengenai isu Laut China Selatan. Menlu Retno menyampaikan bahwa eskalasi di kawasan semakin nyata dan mengkhawatirkan.
“Satu salah langkah di Laut China Selatan, akan mengubah api kecil menjadi badai api yang mengerikan," katanya.
Adapun dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan kembali pentingnya penyelesaian CoC (Code of Conduct).
“Pengelolaan isu keamanan di kawasan bergantung oleh kita. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata, antara lain melalui penyelesaian Practical Guidelines to Accelerate CoC yang tahun lalu kita sepakati," tegas Menlu.
Kelima, mengenai isu Palestina, Menlu RI mendorong Asean untuk bersatu dalam menyuarakan dihentikannya genosida dan segera dilakukannya gencatan senjata yang permanen di Palestina.
Menurutnya, sebagai Organisasi yang berdasarkan aturan (rules-based) dan di mana negara anggota berkomitmen untuk menghormati Hukum Internasional, maka penting bagi Asean untuk menyuarakan pentingnya penghormatan hukum internasional secara konsisten, tanpa kecuali, termasuk untuk Palestina.
“Asean harus terus mendorong implementasi Resolusi 2735. Asean juga penting untuk mendukung Fatwa Hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional," tegasnya.
