Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bercerita soal dinamika di balik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19.
Mendagri Tito mengatakan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan beragam tantangan mulai dari tahap persiapan hingga pemungutan suara.
Tito pun bercerita soal pandemi Covid-19 yang merupakan masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara. Namun demikian, di Indonesia ada hal krusial yang juga harus diselenggarakan dan disukseskan karena merupakan agenda strategis nasional, yakni Pilkada Serentak Tahun 2020.
Dia menuturkan bahwa, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memilih tetap melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Mendagri menyebutkan beberapa contoh, di antaranya Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Tito mengaku dalam proses persiapan Pilkada ada sedikit kecemasan karena tidak ingin Pilkada justru memicu potensi penyebaran Covid-19. Namun, pada akhirnya Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan. Pasalnya, semua pihak mendukung, mulai dari pihak penyelenggara, DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemda, dan semua stakeholder, termasuk media massa.
"Kalau ada harap-harap cemas awalnya iya, tapi kita berusaha, bekerja dengan semaksimal mungkin bersama dengan semua stakeholder. Jadi saya kira ini bukan pekerjaan satu pihak, bekerja banyak sekali pihak," kata Tito dalam program acara Talkshow Rosi Live, Kompas TV melalui Video Confrence, pada Kamis (10/12/2020).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pertimbangan lain yang mendorong penyelenggaraan Pilkada mesti tetap berlangsung ialah selain karena amanat Undang-Undang, juga karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pandemi akan berakhir.
Selain itu, pemerintah juga menghindari adanya kekosongan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Sehingga jika ada pemerintah yang definitif itu akan memberikan legitimasi yang kuat dengan kewenangan penuh bagi para kepala daerah untuk dapat menyelesaikan permasalahan masing-masing daerahnya," jelasnya.
Tito juga mengatakan penerapan prokes di masa kampanye selama 71 hari justru membuat tren perubahan peta zonasi yang cukup signifikan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Daerah yang awalnya berzona merah berubah menjadi zona orange. Kedisiplinan penerapan prokes juga terbawa sampai pada hari pencoblosan kemarin, sehingga berdasarkan data dari Kepala Satgas Covid-19 kepatuhan masyarakat pada penerapan prokes di Pilkada bervariasi mencapai 89-96 persen.
"Kepatuhan protokol (kesehatan) itu yang terendah adalah 89 persen yang tertinggi 96 persen," imbuhnya.
Untuk itu, Mendagri mengucapkan terima kasih kepada peserta Pilkada, pengawas TPS/KPPS dan relawan yang telah berpartisipasi dalam mendukung menyukseskan Pilkada Serentak.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat pemilih yang telah menggunakan hak pilih. Ini juga akan memberikan legitimasi kepada kepala daerah yang akan terpilih nanti sehingga mereka dapat bekerja dengan dukungan rakyat," ujar Tito.
Selain itu, dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas TPS yang jumlah petugasnya lebih dari 3 juta. Kemudian relawan-relawan yang bekerja untuk mensukseskan sekaligus juga pengawas TPS.
"Saya atas nama pemerintah mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja sama dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya.
