Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Stafsus Presiden Janji Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa soal UU Ciptaker

Hal itu diungkapkan Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma’ruf seusai menerima Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 06 November 2020  |  20:39 WIB
Stafsus Presiden Janji Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa soal UU Ciptaker
Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma'ruf menerima perwakilan Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (PTKIN) yang memberikan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Jumat (6/11/2020) - Istimewa.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma’ruf menegaskan bakal memfasilitasi aspirasi dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (PTKIN) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu diungkapkanya seusai menerima perwakilan aktvis mahasiswa tersebut di lingkungan istana negara terkait protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengatakan pihaknya menyambut baik ikhtiar untuk membuka ruang dialog dan menyampaikan poin-poin protes tersebut.

“Saya mengapresiasi itikad baik adik-adik mahasiswa, dan pemerintah menjamin hak dan kebebasan sahabat-sahabat mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, karena itu amanat konstitusi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi setiap ikhtiar elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat, demi terjaganya iklim demokrasi yang sehat di Republik ini," kata Aminuddin Ma’ruf dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2020).

Dia mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut sejumlah rekomendasi tersebut. Pihaknya pun akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

“Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman-teman akan kami pelajari, dan sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden”, tutup Aminuddin Ma’ruf.

Dalam pertemuan itu, Ongky Fachrur Rozie, Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak keseluruhan UU Cipataker. Namun, pihaknya mengkritisi sejumlah pasal dan klaster dalam omnibus law.

“Di antara yang perlu kami kritisi adalah UU No. 11/2020 yang kami pandang cacat secara formil dan materil, karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU No.12/2011, dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik,” jelasnya.

Menurut Ongki, DEMA PTKIN juga menolak Pasal 10, paragraf 2, tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam Bab 3 tentang peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha (klaster administrasi pemerintahan).

“Kemudian, DEMA PTKIN menolak penghapusan UU No. 32/2009 pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU No. 11/2020 tentang pembahasan amdal (klaster penyederhanaan perizinan tanah).”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus Law cipta kerja
Editor : Oktaviano DB Hana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top