Bisnis.com, JAKARTA - Beragam komentar muncul atas meninggalnya Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir.
Di media sosial ada yang menyebutkan meninggalnya Pollycarpus sebagai kematian seorang pion.
Istilah itu muncul dari cuitan akun @AdiyatJatiW yang menulis, "The death of a pawn", seolah mengingatkan bahwa Polly hanyalah pelaku lapangan.
Masalahnya, hingga saat ini belum terungkap secara resmi siapa yang menjadi otak di balik pembunuhan Munir tersebut. Meninggalnya Pollycarpus seakan membawa rahasia itu hingga ke ruang ajal.
Akun @JSuryoP1 menyebutkan kematian Pollycarpus membuat otak pembunuhan Munir makin aman.
"Master Mindnya makin aman," cuit akun @JSuryoP1.
Baca Juga
Dalam kasus pembunuhan Munir, selain Pollycarpus nama lain yang disebut dalam persidangan adalah Muchdi PR.
Pada Rabu Pon, 31 Desember 2008 atau 3 Sura 1942 berdasar almanak Jawa, Muchdi divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Majelis berpendapat dakwaan terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut tidak terpenuhi.
Di tingkat kasasi, Muchdi juga dinyatakan bebas oleh majelis hakim yang dipimpin Nyak Pa dengan anggota Muchsin dan Valerine J Krierkhoff pada 15 Juni 2009.
"Kasasi JPU tidak dapat diterima," kata juru bicara MA, yang saat itu dijabat Hatta Ali, Jumat (10/7/2009).
Majelis berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan penyalahgunaan kekuasaan oleh Muchdi PR sebagai Deputi V BIN yang mengeluarkan rekomendasi penugasan Pollycarpus sebagai corporate security Maskapai Garuda Indonesia.
Kabar meninggalnya Pollycarpus memancing pertanyaan soal peluang mengungkap otak pembunuhan Munir. Seberapa besar peluang pengungkapan otak di balik pembunuhan Munir bisa terjadi?
Komnas HAM
Sahabat Munir dan Mantan Direktur Imparsial Rusdi Marpaung menyebutkan peluang itu masih tetap ada. Menurut Rusdi kalangan pembela HAM bisa terus melakukan tekanan agar pengungkapan kasus Munir tidak lantas tenggelam.
Meski peluang pengungkapan pada masa pemerintahan saat ini dinilai kecil, tekanan agar kasus pembunuhan Munir diungkap tetap bisa dilakukan.
Sementara itu, melalui jalur hukum nasional, Komnas HAM menjadi salah satu harapan.
“Salah satu unsur penghormatan HAM adalah penegakan hukum. Dalam kasus hukum Polycarpus, dakwaannya adalah pembunuhan berencana dan masih belum ditemukan siapa yang menyuruh Polly membunuh Munir. Karena itu, Komnas harus mendesak investigasi ulang untuk menemukan siapa dalang pembunuhnya,” ujar pendiri Imparsial, bersama Munir, Rachland Nasidik dan nama lainnya, ini.
Rusdi Marpaung yang kini menjadi lawyer di HM Partnership Law Office itu menambahkan, Komnas HAM bisa bekerja sama dengan penegak hukm, yakni polisi dan jaksa, mengungkap kasus pembunuhan Munir sampai tuntas.
“Komnas HAM bisa membuka kembali penyelidikan Munir, khususnya mencari kaitan siapa dalang pembunuh Munir. Memang tantangannya adalah wafatnya Polycarpus, namun mengandalkan Polly sebenarnya sia-sia juga. Dia sudah terbukti tutup mulut sampai wafatnya,” ujar Rusdi.
Merawat Ingatan
Selain jalur hukum, merawat ingatan publik tentang kasus pembunuhan Munir yang belum tuntas pengungkapannya masih tetap bisa dilakukan.
“Melalui memorialisasi atau mengenang Munir, tetap mengenang setiap peristiwa penting dalam pembunuhan Munirm,” ujar Rusdi.
Ia menegaskan Pollycarpus adalah terpidana, dia sah dan terbukti membunuh Munir.
“Namun sampai dia lepas dari hukuman pidana, dan sampai matinya, ia tak mengungkap siapa yang menyuruhnya. Pertemuan dengan Pejabat BIN seperti dalam laporan TPF MUnir 2005, tidak pernah diakui,” lanjut Rusdi.
Rusdi menambahkan bahwa upaya untuk mengungkap tuntas pembunuhan Munir sejauh ini sudah dilakukan hingga berupa tuntutan ke lembaga negara.
“Salah satunya tuntutan melalui Komisi Informasi Pusat, untuk mengungkap tabir hubungan Polly dengan BIN, bahkan terhadap Presiden sudah dilakukan,” tambah Rusdi.
Semua upaya ini, lanjut Rusdi, terus didokumentasikan, seraya tetap mengangkat warisan Munir sebagai pembela kebenaran dan keadilan.
Penegak Hukum dan Keputusan Politik
Rusdi masih punya keyakinan bahwa peluang keadilan untuk Munir: masih tetap terbuka. “Tinggal para pihak penegak hukum mau, dan ada keputusan politik yang mendorong pengadilan membuka kembali kasus yang sudah berlangsung 16 tahun lalu ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Rusdi tidak menepis fakta bahwa kompromi senantiasa mewarnai politik di Indonesia.
“Politik Indonesia dalam sejarahnya selalu mengambil kompromi, terutama apabila kejahatan melibatkan pejabat negara atau lembaga negara,” ujarnya seraya menyinggung hasil temuan hasil tim pencari fakta atau TPF Munir 2005.
Dia memastikan bahwa pemerintah akan bermain aman. Apalagi, ujar Rusdi, pejabat BIN di masa lalu seperti Hendropriyono sekarang mendapat tempat penting dalam rezim Jokowi. Belum lagi Muchdi PR pun menjadi pendukung Jokowi.
Dalam bahasa lain, Rusdi menyebutkan agak sulit untuk merebut keadilan di saat orang yang kita tuntut, malah memegang kekuasaan.
“Dengan rekam jejak politik dagang sapi sejak awal reformasi, susah untuk berharap pemerintah membuka tabir yang melibatkan pendukung-pendukung besarnya, walaupun pendukung itu punya beban masa lalu,” tambah Rusdi.
Terlebih, duga Rusdi, buat Jokowi yang penting ekonomi, bukan HAM.
“HAM dan keadilan bukan prioritas,” tegas Rusdi.
Dukungan Publik
Rusdi masih yakin tetap ada peluang untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. Kuncinya kembali ke Komnas HAM selain adanya dukungan publik yang kuat.
“Tergantung Komnas HAM dan dukungan publik terhadap kasus seperti wafatnya Munir dan pelanggaran HAM lainnya,” ujar Rusdi.
Terkait peluang Muchdi diadili kembali, Rusdi menyebutkan kemungkinan itu ada, namun kecil. “Karena konstelasi politik dan putusan hukum sudah membebaskan Muchdi,” ujarnya.
Rusdi juga menyoroti peran eks-militer di pemerintahan. Walau tidak sama dengan era Orba, Rusdi menyebutkan militer memiliki kursi di kekuasaan.
“Pengaruh dan wajah kekuasaan berbeda, biasanya lebih santun, lebih berbisnis, dan lebih populer. tapi tetap aja kekuasaan di mereka,” ujar Rusdi soal peran kelompok militer di pemerintahan, termasuk di era Jokowi.
Semua hal di atas, ujar Rusdi, menjadi tantangan untuk mengungkap keadilan bagi Munir.
Di luar itu, berharap ke partai politik pun masih jauh panggang dari api. Masih belum bisa mengharapkan ada parpol yang mau menjadikan ham dan keadilan sebagai prioritas.
“Dalam pengamatan saya tidak ada parpol yang membawa isu Keadilan HAM,” tegas Rusdi.
Berharap adanya opisisi yang bersuara keras membawa isu Keadilan HAM juga demikian. Terlebih realitas politik Indonesia yang sarat kompromi dan semangat berbagi.
“Menurut saya game kekuasaan tidak akan menolerir oposisi. tapi pendekatannya tidak menggunakan tekanan langsung, biasanya lewat media/buzzer. Istilahnya pake cara yang "cantilk", termasuk kasih konsesi bagi parpol pendukung,” ujar Rusdi.
Politik Indonesia di mata Rusdi adalah politik bagi-bagi. “Suka tidak suka, kita berhadapan dengan itu,” ujarnya.
Kondisi yang ada, lanjut Rusdi, juga mendorong aktivis menjadi pragmatis. Itu sebabnya banyak aktivis yang masuk ke lembaga negara, menjadi komisaris, atau menempel kekuasaan.
Beragam kondisi riil yang terjadi saat hingga saat ini menimbulkan pertanyaan jangan- jangan kasus Munir akhirnya hanya jadi catatan sejarah dan Munir hanya ada dalam data korban tanpa tahu siapa yg membuatnya menjadi korban.
Soal itu, Rusdi mengaku sulit membantahnya.
“Sangat mungkin [kasus Munir hanya jadi catatan sejarah]. Saya maunya menyangkal, tapi kayaknya belajar sejarah Indonesia, bisa jadi begitu,” ujar Rusdi.
Walau begitu, dari sisi aktivis HAM dan orang terdekat Munir, Rusdi yakin bisa mengungkap kasus pembunuhan Munir.
“Di balik Polycarpus, saya yakin masyarakat tahu di belakang itu. Poly memang cuma pion yang siap dikorbankan. udah kontrak mati,” ujar Rusdi mengakhiri perbincangan.
