Bisnis.com, JAKARTA - Pollycarpus Budihari Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan Munir, dikabarkan meninggal dunia Sabtu (17/10/2020) siang.
Tempo.co, berdasar keterangan pengacara Pollycarpus, menyebutkan mantan pilot itu meninggal karena Covid-19.
Kabar kematian Pollycarpus membuat jarum waktu seakan berputar ke masa-masa saat almarhum Munir hendak berangkat ke Belanda.
Ketika itu sejumlah rekan dan kenalan Munir melepas sang aktivis HAM itu dalam sebuah acara sebelum hari keberangkatannya ke Belanda.
Siapa sangka, penerbangan ke Belanda menjadi penerbangan one way tiket bagi Munir. Munir tidak kembali ke Indonesia. Ia meninggal di udara, dalam penberbangan menuju Belanda.
Penyelidikan forensik menunjukkan bahwa di dalam tubuh Munir ditemukan adanya arsenik, racun yang sangat mematikan.
Baca Juga
Dugaan langsung mengarah pada adanya operasi intelijen di balik meninggalnya Munir.
Alur penyelidikan, dengan mengurut urutan waktu sebelum Munir meninggal menunjukkan adanya kontak Polycarpus dengan korban.
Pollycarpus juga berada di dalam pesawat yang harusnya membawa Munir ke Belanda untuk melanjutkan studinya.
Proses penyelidikan dan persidangan akhirnya menjadikan Pollycarpus sebagai terdakwa hingga akhirnya dia dieksekusi dan dijebloskan ke dalam penjara.
Selanjutnya, setelah waktu bergulir, Pollycarpus pada Agustus 2018 dinyatakan bebas murni.
“Besok sudah selesai pembebasan bersyaratnya, sehingga bebas murni,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat, Krismono, Selasa (38/8/2018).
Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014. Setelah itu, mantan Pilot Garuda Indonesia itu menjalani wajib lapor di Balai Pemasyarakatan, Kementeirian Hukum Dan HAM Jawa Barat.
“Begitu sudah bebas murni, sudah tidak perlu wajib lapor,” kata dia.
Hari ini Pollycarpus akan menjalankan kewajiban lapor untuk terakhir kalinya di Balai Pemasyarakatan sebelum resmi dinyatakan bebas murni.
“Kewajibannya melapor ke Bapas (Balai Pemasyarakatan) bahwa masa pembinaannya sudah berakhir,” kata dia.
Majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari putusan MA pada 25 Januari 2008 yang menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara.
Pollycarpus Budihari Priyanto memperoleh pembebasan bersyarat setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05.06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014. Surat keputusan tersebut memberikan Pembebasan Bersyarat pada Pollycarpus terhitung 29 November 2014.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin, kala itu, Tjuk Suhardjo, 29 November 2014, pembebasan bersyarat Pollycarpus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05-06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014.
Keputusan ini ditentang lembaga monitor pelanggaran hak asasi manusia Imparsial dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK Menkumham tersebut.
Namun, usaha ini gagal. Majelis Hakim PTUN menerima eksepsi Menkumham yang menilai PTUN tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.
Alasannya, Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan PTUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
Mengenai banyak yang protes atas pembebasan bersyaratnya, Pollycarpus menanggapinya dengan klaim, dirinya sudah menjalani seluruh prosedur.
“Mengenai ada yang protes atau tidak, kita sudah melalui semua jalur hukum. Silahkan saja lihat semua prosedur hukum yang kita jalanni, jadi silahkan tanyakan pada pihak yang berwajib,” kata dia di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu, 29 November 2014.
Pollycarpus kala itu bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhann aktivis HAM, Munir Said Thalib yang mengantarnya ke penjara.
“Saya merasa tidak bersalah,” kata dia, sebelum menutup pintu taksi yang membawanya meninggalkan Lapas Sukamiskin saat itu.
