Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan upaya hukum menyusul rencana Inggris melanggar perjanjian Brexit.
Perdana Menterti Boris Johnson sebelumnya menuai kritik, baik dari UE maupun internal partainya atas rencana melanggar komitmen perbatasan dan bea cukai di Irlandia Utara.
Saat ini, tidak ada pemeriksaan bea cukai atau peraturan atas barang yang melintasi perbatasan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris dan Republik Irlandia di sisi UE. Sedangkan Inggris menghendaki sebaliknya.
Menurut dokumen yang diakses Bloomberg, UE kemungkinan akan menemukan solusi hukum sebelum parlemen Inggris mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pasar Internal yang memuat ketentuan kontoversial tersebut. Kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan darurat pada hari ini.
Sementara itu, rencana Inggris itu memicu kekecewaan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang mengatakan dia sangat prihatin dan memperingatkan bahwa tindakan Johnson merusak kepercayaan.
Charles Michel, Presiden Dewan Pemimpin Uni Eropa, menambahkan bahwa hal itu tidak menciptakan kepercayaan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan masa depan blok.
Baca Juga
Hal itu juga memicu peringatan dari Amerika Serikat. Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan sama sekali tidak akan ada kemungkinan dari perjanjian perdagangan Inggris-AS jika tindakan Johnson mengancam perdamaian di Irlandia Utara.
Sejumlah anggota parlemen dan tokoh Partai Konservatif juga khawatir atas kesiapan Johnson untuk melanggar hukum internasional.
"Jika kami kehilangan reputasi kami untuk menghormati janji yang kami buat, kami akan kehilangan sesuatu yang melebihi harga yang mungkin tidak akan pernah bisa diperoleh kembali," kata mantan Perdana Menteri Tory John Major, dilansir Bloomberg, Kamis (10/9/2020).
Perselisihan itu datang pada saat yang sulit bagi Johnson dan negosiasi Brexit. Putara ke delapan perundingan akan dimulai hari ini di London dan stagnan pada persoalan karena bantuan negara dan akses ke perairan perikanan Inggris.
Kantor Johnson beralasan undang-undang yang diusulkan menciptakan jaring pengaman dan menghilangkan ambiguitas dalam teks perjanjian penarikan.
RUU Pasar Internal Inggris yang diterbitkan kemarin, akan memungkinkan para menteri untuk mengesampingkan bagian dari perjanjian Brexit tahun lalu untuk memastikan perusahaan di Irlandia Utara memiliki akses tak terbatas ke pasar internal Inggris. Hal itu berpotensi menimbulkan hambatan untuk berdagang dengan Republik Irlandia.
"Itu akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan substantif dari perjanjian penarikan," demikian tertulis dalam draf kerja yang disiapkan oleh UE dan diedarkan ke negara-negara anggota.
Makalah UE menyoroti bahwa RUU Pasar Internal Inggris secara eksplisit memungkinkan beberapa ketentuan berlaku meskipun tidak sesuai dengan komitmen internasional di bawah perjanjian penarikan negara itu dari blok.
Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan membuka jalan bagi upaya hukum yang tersedia berdasarkan perjanjian penarikan.
Setelah periode transisi Inggris berakhir di ujung tahun ini, UE juga dapat memicu mekanisme penyelesaian sengketa di bawah perjanjian Brexit yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sanksi keuangan.
