Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Cabut Komitmen Brexit Soal Irlandia Utara, Inggris Hadapi Kemarahan Publik

Kontroversi tersebut dipicu pernyataan Sekretaris Irlandia Utara Brandon Lewis, yang mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk merevisi bagian dari kesepakatan Brexit yang ditandatangani dengan UE, akan menjadi pelanggaran hukum internasional dengan cara yang terbatas dan spesifik.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 09 September 2020  |  18:00 WIB
Cabut Komitmen Brexit Soal Irlandia Utara, Inggris Hadapi Kemarahan Publik
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson ketika memberikan keterangan di luar kantornya di 10 Downing Street di London, Inggris, Senin (27/4/2020). - Bloomberg/Simon Dawson
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Boris Johnson menghadapi reaksi keras dari Uni Eropa dan dari Partai Konservatif setelah pemerintah Inggris mengatakan pihaknya berencana untuk melanggar hukum internasional demi melancarkan Brexit.

Johnson akan menjelaskan langkah itu di parlemen hari ini dan kemungkinan akan mendapat tekanan dari anggota yang khawatir langkah tersebut akan merusak kepercayaan pada Inggris di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kepala negosiator Uni Eropa, Michel Barnier, akan meminta penjelasan perwakilan Inggris, David Frost.

Seorang diplomat mengatakan langkah terbaru Johnson dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang sangat besar untuk peluang mencapai kesepakatan tahun ini tentang hubungan masa depan Inggris dengan UE.

Kontroversi tersebut dipicu pernyataan Sekretaris Irlandia Utara Brandon Lewis, yang mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk merevisi bagian dari kesepakatan Brexit yang ditandatangani dengan UE, akan menjadi pelanggaran hukum internasional dengan cara yang terbatas dan spesifik.

Dalam draf RUU yang akan diterbitkan malam ini, Inggris berencana mencabut komitmennya agar Irlandia Utara tetap tunduk pada aturan bea cukai UE.

Pengakuan itu menyebabkan kemarahan di antara orang-orang berpengaruh yang percaya bahwa pelanggaran perjanjian yang mengikat secara hukum akan merugikan upaya masa depan untuk mengamankan perjanjian internasional.

"Bagaimana pemerintah dapat meyakinkan mitra internasional di masa depan bahwa Inggris dapat dipercaya untuk mematuhi kewajiban hukum dari perjanjian yang ditandatangani?" pendahulu Johnson, Theresa May, bertanya di Parlemen, dilansir Bloomberg, Rabu (9/9/2020).

Inggris perlu mengamankan kesepakatan perdagangan dengan UE pada akhir 2020 atau ekonominya akan dibebani dengan biaya tambahan dan gangguan ketika tarif, kuota, dan pemeriksaan bea cukai diberlakukan kembali.

"Saya tidak berpikir akan ada perjanjian perdagangan bebas dalam kondisi di mana Inggris tidak menghormati perjanjian penarikan," kata wakil perdana menteri Irlandia, Leo Varadkar.

Diplomat UE yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa pejabat Eropa akan mempelajari RUU tersebut setelah diterbitkan dan mungkin akan menunggu untuk melihat amandemen apa yang dibuat oleh House of Commons sebelum mengambil keputusan akhir tentang konsekuensinya terhadap negosiasi.

Proposal pemerintah untuk mengubah bagian dari kesepakatan Brexit yang berkaitan dengan Irlandia Utara juga telah memicu keprihatinan yang mendalam di kalangan pejabat Inggris. Pengacara pemerintah paling senior di Inggris, Jonathan Jones, mengundurkan diri kemarin, sementara Rowena Collins Rice, direktur jenderal di kantor Jaksa Agung, juga meninggalkan jabatannya.

"Kepergian Jones menunjukkan sesuatu yang sangat busuk sedang terjadi di pemerintahan," kata Charles Falconer, pengacara bayangan Partai Buruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uni eropa inggris Brexit
Editor : Ropesta Sitorus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top