Bisnis.com, JAKARTA - Para menteri di pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson sedang menyusun undang-undang baru yang akan menggantikan bagian penting perjanjian penarikan dari Uni Eropa tahun lalu.
Rancangan Undang-Undang ini akan menghapus kekuatan hukum pengaturan bea cukai yang akan mulai berlaku di Irlandia Utara tahun depan dan bertujuan untuk mencegah kembalinya perbatasan keras dengan Republik Irlandia.
Boris Johnson berencana menyatakan kepada Uni Eropa hari ini bahwa jika tidak terjadi kesepakatan hingga 15 Oktober, Inggris akan melenggang tanpa perjanjian dan mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang.
Meskipun secara resmi telah meninggalkan Uni Eropa pada Januari lalu, Inggris terus mengikuti aturan yang ditetapkan di Brussel selama masa transisi yang berakhir pada Desember, sementara diskusi mengenai perjanjian perdagangan jangka panjang terus berlanjut.
Putaran perundingan yang kedelapan akan dimulai besok dan bertujuan untuk mengamankan kesepakatan yang memungkinkan perusahaan di UE dan Inggris berdagang tanpa pajak atau pemeriksaan bea cukai.
Namun menjelang negosiasi dilanjutkan, dilaporkan bahwa RUU Pasar Internal akan membatalkan kesepakatan yang dicapai kurang dari setahun yang lalu itu.
Baca Juga
Regulasi itu juga akan mengesampingkan ketentuan tentang bantuan negara yang telah menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan.
Kewajiban itu bertujuan untuk mencegah kembalinya infrastruktur, seperti pos-pos perbatasan, di sepanjang perbatasan Inggris dengan Republik Irlandia, yang dikhawatirkan banyak pihak dapat memicu konflik.
"Mereka mulai percaya bahwa pemerintah memainkan permainan berbahaya di Irlandia Utara dan mengorbankan kedudukan internasional kami di altar ketidakmampuan perdana menteri," kata Sekretaris Partai Buruh Irlandia Utara Louise Haigh dilansir BBC, Senin (7/9/2020).
Michel Barnier, Ketua Negosiator Uni Eropa, sering menegaskan bahwa kedua belah pihak menghormati dan melaksanakan kesepakatan adalah masalah kepercayaan utama yang mendasar bagi keberhasilan negosiasi perdagangan.
Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney menyatakan di media sosial twitter bahwa regulasi itu akan menjadi jalan yang sangat tidak bijaksana bagi Inggris.
Seorang diplomat Uni Eropa menyebutnya sebagai strategi yang merugikan diri sendiri dan mengatakan bahwa undang-undang yang direncanakan itu dapat menyebabkan gagalnya pembicaraan perdagangan.
Banyak yang akan tergantung pada detail RUU, yang belum diungkapkan. Namun, selain pernyataan perdana menteri bahwa kegagalan untuk menyetujui kesepakatan perdagangan UE juga akan menjadi pilihan yang baik bagi Inggris, akan semakin memperburuk suasana selama putaran kedelapan negosiasi.
Sumber-sumber pemerintah mengatakan bahwa undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk menggagalkan pembicaraan. Adapun seorang juru bicara mengatakan Inggris akan terus melakukan perundingan dengan itikad baik.
"Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, kami sedang mempertimbangkan opsi fallback jika hal ini tidak tercapai, untuk memastikan komunitas di Irlandia Utara terlindungi," katanya.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan bahwa ada dua masalah luar biasa yang harus diselesaikan dalam pembicaraan, yakni hak menangkap ikan dan aturan tentang bantuan negara.
Perdana menteri diharapkan memberi tahu para pemimpin Uni Eropa bahwa ada waktu untuk mencapai kesepakatan perdagangan tetapi itu harus disepakati pada waktunya untuk Dewan Eropa tanggal 15 Oktober jika itu akan berlaku pada saat masa transisi berakhir.
"Jika kita tidak bisa menyetujuinya saat itu, maka saya tidak melihat bahwa akan ada perjanjian perdagangan bebas di antara kita, dan kita harus menerima itu dan melanjutkan," kata Johnson.
Inggris menghendaki kesepakatan dagang yang menyerupai hubungan dagang UE dan Kanada. Namun Johnson mengatakan jika masa transisi terlewati tanpa adanya kesepakatan, kedua belah pihak akan menggunakan protokol yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, seperti UE dan Australia. Dalam praktiknya, ini berarti pajak atas ekspor dan pemeriksaan bea cukai.
"Itu akan menjadi hasil yang baik untuk Inggris," kata Johnson.
Johnson juga menambahkan pihaknya tengah mempersiapkan perbatasan di pelabuhan untuk opsi itu. Dia mengatakan Inggris akan memiliki kendali penuh atas hukum di negaranya serta penangkapan ikan di perairannya.
Kepala negosiator Uni Eropa, Michael Barnier, sebelumnya telah menyarankan akhir Oktober sebagai tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan mulai berlaku awal tahun depan.
