Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintahan Efisien dan Bebas dari Korupsi, Ini 3 Jurus Jokowi

Presiden Jokowi menyebutkan tiga langkah yang perlu dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang cepat dan efisien serta bebas dari korupsi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  13:19 WIB
Presiden Joko Widodo/Antara-Hafidz Mubarak A - Pool
Presiden Joko Widodo/Antara-Hafidz Mubarak A - Pool

Bisnis.com, JAKARTA - Pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan pemassalan gerakan budaya antikorupsi menjadi andalan Presiden Jokowi membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berbicara pada kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8/2020), Jokowi menekankan bahwa  pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran.

Selain itu, penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus terus dilakukan tanpa pandang bulu.

Terkait pemerintahan yang cepat, tepat, dan efisien, Jokowi menyebutkan bahwa  regulasi nasional harus terus dibenahi.

Presiden menekankan perlunya merombak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi dengan prosedur berbelit-belit, serta regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi.

Regulasi semacam itu, ujar Presiden, harud dirombak dan disederhanakan.

Jokowi juga mengaskan bahwa reformasi birokasi harus terus dilakukan.

"Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan, eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kcil dan sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja," ujar Jokowi.

Reformasi birokrasi, lanjut Presiden, juga terkait dengan perizinan dan tata niaga. Ha ini, ujarnya, harus memperoleh perhatian khusus.

Menurut Jokowi dampak tata niaga yang tidak sehat harus ditanggung oleh rakyat, Oleh karena, ujar Presiden, tata niaga yang memberi kesempatan kepada pemberi rente harus dirombak.

"Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama tata niaga yang terkait pangan, obat dan energi," ujar Presiden.

Langkah ketiga, lanjut Presiden, adalah menggalakan gerakan budaya antikorupsi.

"Masyarakat harus tahu apa itu korupsi, kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," ujar Presiden.

Takut melakukan korupsi, lanjut Presiden, bukan hanya terbangun karena takut denda dan penjara.

"Takut melakukan kroupsi juga bisa didasarkan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga dan kepada Allah SWT, kepada neraka," ujarnya.

Presiden menyatakan akan terus mengikuti aksi antikorupsi dari waktu ke waktu. Presiden mengajak agar tiga agenda besar untuk bangsa Indonesia ini dilaksanakan bersama-sama. Dengan begitu dapat terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pemberantasan korupsi
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top