Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemberantasan Korupsi, Firli: KPK Harus Lebih Kuat dari Lembaga Lain

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan KPK harus tetap memegang peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan tanggapannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan tanggapannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Korupsi Firli Bahuri mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa lembaga anti rasuah ini harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, dia menyatakan KPK juga harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain terkait pemberantasan penyelewengan uang negara.

“Bapak Presiden pernah menyampaikan, KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” kata Firli dalam sambutan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).

Firli melanjutkan bahwa ada lima area pemberantasan korupsi yang menjadi fokus saat ini, yakni terkait bisnis, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, politik, pelayanan publik, dan submer daya alam.

Sementara itu, berdasarkan kajian dan sesuai dengan arahan Presiden, ada lima program untuk mencapai hal tersebut.

“Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” ujar Firli.

Dalam pidato pembukaan ANPK tersebut, Firli juga mengutip kata-kata Presiden bahwa upaya pencegahan harus didahulukan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda aksi pencegahan.

Namun, jangan sampai upaya pencegahan justru menebar ketakutan dan menggigit yang bersalah. Hal seperti ini justru menghambat pembangunan karena eksekutif dan pelaku usaha akan takut melakukan inovasi.

Akan tetapi, apabila ada yang bandel dan memiliki niat jahat, Presiden Jokowi mempersilakan agar KPK dapat menggigit dengan kerasm karena uang negara harus dijaga dan kepercayaan masyarakat harus dipelihara.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper