Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan penyelenggara negara di daerah untuk mencegah potensi munculnya kasus rasuah. Dia menyebutpraktik korupsi muncul salah satunya bersumber dari 'ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD.
"Tolong jangan ada lagi ketok palu dalam rangka pengesahan APBD provinsi kabupaten dan kota," kata Firli dalam sebuah diskusi, Rabu (24/6/2020).
Firli bercerita saat masih menjabat sebagai deputi penindakan KPK dan pimpinan KPK mengunjungi suatu daerah untuk mengingatkan jangan ada lagi uang ketok palu. Hanya saja, peringatan tersebut ternyata tidak digubris.
"Setelah tiga hari, kemudian yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif ini mengatakan 'jangan ini nggak boleh kemarin KPK datang ke sini'. Apa jawabannya? Dia bilang 'itu kan kemarin Pak orang KPK sudah pulang'," ujar Firli.
Firli juga menjelaskan ihwal potensi terjadinya rasuah terkait pemberian izin usaha tambang, terjebak fee proyek atau mark-up proyek. Kemudian korupsi di lahan reformasi birokrasi, khususnya mutasi atau rotasi rekrutmen pegawai.
"Ingat korupsi itu karena bisa saja orang telah menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangan," tutur Firli.
Baca Juga
Dia pun mengatakan pihaknya bakal terus melakukan pendekatan dengan berbagai unsur guna mencegah munculnya koruptor.
"Kita kedepannya bisa mempengaruhi mind set dan culture set supaya tidak ingin melakukan korupsi," ujarnya.
