Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Partai Demokrat dan PKS Satu Suara Soal Parliamentary Threshold

Kedua partai politik ini berpedapat ambang batas parlemen itu agar tidak dinaikkan menjadi 7 persen dari semula 4 persen.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Maret 2020  |  08:34 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di Puri Cikeas, Bogor guna membahas soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan SBY, Demokrat, dan PKS memiliki pandangan yang sama soal ambang batas parlemen itu agar tidak dinaikkan menjadi 7 persen dari semula 4 persen.

"Kami punya pandangan yang sama. Kami menolak usulan 7 persen, apalagi kalau dimaksudkan hanya karena alasan penyederhanaan. Esensi PT [parliamentary threshold] yang sekarang ada 4 persen itu sudah ideal karena merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia," ujar Hinca seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/3/2020).

Menurutnya, kedaulatan rakyat yang beragam harus terwakili di parlemen, karena itu menyangkut esensi hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut merupakan perintah dan dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak bisa diabaikan.

Setelah diskusi panjang soal ambang batas parlemen, Hinca mengatakan SBY dan Demokrat juga berdiskusi panjang soal ambang batas partai politik dalam mencalonkan presiden (presidential threshold) dengan PKS. Pihaknya mengatakan, SBY berpandangan bahwa idealnya presidential threshold itu adalah nol persen.

Bukan tanpa alasan SBY mengusulkan presidential threshold sebesar nol persen. Kata Presiden PKS Sohibul Iman, asumsi SBY dengan jumlah tersebut adalah berawal dari fakta bahwa pemilihan Presiden dan Legislatif akan diselenggarakan serentak.

"Itu logikanya [presidential threshold] harus nol, itu juga saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun yang lalu. Mood rakyat di saat pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda. Jadi harus nol," kata Sohibul Iman.

Sementara Hinca beranggapan, bahwa dalam pileg dan pilpres serentak diadakan ambang batas presiden yang berbeda atau lebih tinggi dari ambang batas parlemen akan mematikan kesempatan anak bangsa untuk menggunakan haknya dalam memilih dan dipilih.

Ia mengatakan bahwa usulan dari Partai Demokrat adalah disamakan saja antara presidential threshold dengan parliamentary treshold.

"Artinya parpol yang lolos ke parlemen secara otomatis berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti pada 2004 lalu. Setelah kami sampaikan pandangan ini, PKS juga setuju," ujar Hinca.

Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (12/3/2020). Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman datang sekitar pukul 18.46 WIB beserta para pengurus DPP PKS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks partai demokrat parliamentary threshold
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top