Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Golkar-Nasdem Sepakat PT 7 persen, Soal Koalisi Masih Terlalu Dini

Partai Golkar dan Nasdem sepakat Parliamentary Threshold berada di angka 7 persen. Dan, untuk Presidensial Threshold minimal 20 persen. Soal koalisi, masih terlalu dini.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  17:14 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan Munas Golkar X di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Bisnis - Abdullah Azzam
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan Munas Golkar X di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Meski belum mau membahasa soal koalisi, tapi Partai Golkar dan Partai Nasdem menyatakan sepakat untuk memberlakukan ambang batas masuk parlemen (Parliamentary Threshold/PT) sebesar tujuh persen.

Kesepakatan itu dicapai usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Golkar, Senin (9/3/2020).

"Terkait parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya Paloh menjadi 7persen, dan Partai Golkar melihat ini sebagai konsep yang bagus dan mendukung," ujar Airlangga.

Sedangkan untuk ambang batas presiden (presidential trgeshold), Airilangga mengatakan, baik Golkar dan Nasdem, sama-sama sepakat untuk tetap berada di angka 20 persen.

"Dan untuk Presidensial Threshold kami (Golkar dan Nasdem) sepakat tetap di 20 persen," katanya.

Sementara itu, terkait wacana koalisi kedua partai pada Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan kalau sekarang masih terlalu jauh untuk membicarakan hal itu. Dia mengatakan pihaknya masih melakukan penggodokan untuk mempersiapkan pemilu.

"Ya kalau soal pemilu 2024 ini masih jauh dan terlalu dini membicarakan (koalisi) ini," katanya.

Pada bagian lain, dia menambahkan kalau sebaiknya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dipisahkan. Alasannya, beban parpol dan masyarakat terlalu  berat.

"Kami berharap dari MK agar memutuskan pemilu legislatif diselenggarakan terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu nasdem partai golkar
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top