Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Golkar-Nasdem Sepakat PT 7 persen, Soal Koalisi Masih Terlalu Dini

Partai Golkar dan Nasdem sepakat Parliamentary Threshold berada di angka 7 persen. Dan, untuk Presidensial Threshold minimal 20 persen. Soal koalisi, masih terlalu dini.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan Munas Golkar X di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Bisnis/Abdullah Azzam
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan Munas Golkar X di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Meski belum mau membahasa soal koalisi, tapi Partai Golkar dan Partai Nasdem menyatakan sepakat untuk memberlakukan ambang batas masuk parlemen (Parliamentary Threshold/PT) sebesar tujuh persen.

Kesepakatan itu dicapai usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Golkar, Senin (9/3/2020).

"Terkait parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya Paloh menjadi 7persen, dan Partai Golkar melihat ini sebagai konsep yang bagus dan mendukung," ujar Airlangga.

Sedangkan untuk ambang batas presiden (presidential trgeshold), Airilangga mengatakan, baik Golkar dan Nasdem, sama-sama sepakat untuk tetap berada di angka 20 persen.

"Dan untuk Presidensial Threshold kami (Golkar dan Nasdem) sepakat tetap di 20 persen," katanya.

Sementara itu, terkait wacana koalisi kedua partai pada Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan kalau sekarang masih terlalu jauh untuk membicarakan hal itu. Dia mengatakan pihaknya masih melakukan penggodokan untuk mempersiapkan pemilu.

"Ya kalau soal pemilu 2024 ini masih jauh dan terlalu dini membicarakan (koalisi) ini," katanya.

Pada bagian lain, dia menambahkan kalau sebaiknya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dipisahkan. Alasannya, beban parpol dan masyarakat terlalu  berat.

"Kami berharap dari MK agar memutuskan pemilu legislatif diselenggarakan terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Andya Dhyaksa
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper